WHO: Infodemi Bakal Tetap Jadi Masalah Utama Walau Ada Vaksin Corona COVID-19

Di beberapa negara, sentimen anti-vaksin sudah tinggi sebelum pandemi. (File foto: AFP / Justin Tallis)

Liputan6.com, Jenewa - Pada awal Februari, dengan pandemi global COVID-19 menyebar cepat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan tentang "infodemi" yakni gelombang berita palsu dan informasi yang salah tentang penyakit baru yang mematikan di media sosial.

Sekarang, dengan harapan bergantung pada vaksin COVID-19, WHO dan para ahli memperingatkan bahwa fenomena yang sama dapat membahayakan peluncuran program vaksin COVID-19 yang dimaksudkan untuk mengakhiri pandemi. Demikian seperti melansir laman Channel News Asia, Kamis (26/11/2020).

"Penyakit Virus Corona adalah pandemi pertama dalam sejarah di mana teknologi dan media sosial digunakan dalam skala besar untuk membuat orang tetap aman, terinformasi, produktif dan terhubung," kata WHO.

"Pada saat yang sama, teknologi yang kami andalkan untuk tetap terhubung dan terinformasi memungkinkan dan memperkuat infodemi yang terus merusak respons global dan membahayakan langkah-langkah untuk mengendalikan pandemi," jelas WHO lagi.

Lebih dari 1,4 juta orang telah meninggal sejak pandemi muncul di China akhir tahun lalu, tetapi tiga pengembang sudah mengajukan permohonan persetujuan agar vaksin COVID-19 mereka digunakan pada awal Desember.

Di luar logistik, pemerintah juga harus menghadapi skeptisisme atas vaksin yang dikembangkan dengan kecepatan rekor pada saat media sosial telah menjadi alat untuk informasi dan kebohongan tentang virus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Puuhan ribu warga turun ke jalanan kota Berlin, Jerman melakukan aksi penolanakan terhadap berita virus corona. Bagi pendemo, kabar virus corona adalah kebohongan atau hoaks.

2 dari 3 halaman

Masalah Infodemi

Ilustrasi Hoaks Hoax — Ilustrasi Hoaks. (Freepik)

WHO mendefinisikan infodemi sebagai informasi yang melimpah, baik online maupun offline, termasuk "upaya yang disengaja untuk menyebarkan informasi yang salah".

Bulan lalu, sebuah studi dari Cornell University di Amerika Serikat menemukan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menjadi pendorong kesalahan informasi COVID-19 terbesar di dunia selama pandemi.

Pada bulan April, Trump memikirkan kemungkinan menggunakan disinfektan di dalam tubuh untuk menyembuhkan virus dan juga mempromosikan perawatan yang tidak terbukti.

Sejak Januari, AFP telah menerbitkan lebih dari 2.000 artikel pengecekan fakta yang membongkar klaim palsu tentang Virus Corona COVID-19.

"Tanpa kepercayaan yang tepat dan informasi yang benar, tes diagnostik tidak digunakan, kampanye imunisasi--atau kampanye untuk mempromosikan vaksin yang efektif--tidak akan memenuhi target mereka dan virus akan terus berkembang," kata WHO.

3 dari 3 halaman

Vaksin Vs Hoaks

Ilustrasi Vaksin Virus Corona COVID-19. (File foto: AFP / John Cairns)

Tiga pengembang vaksin--Pfizer-BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca-Universitas Oxford--telah memimpin perkembangan vaksin dan beberapa pemerintah sudah berencana untuk mulai memvaksinasi mereka yang paling rentan tahun ini.

"Tapi dengan Facebook, Twitter, YouTube dan WhatsApp bertindak sebagai vektor untuk fakta meragukan dan berita palsu, disinformasi kini telah mencapai skala yang tak tertandingi," kata Sylvain Delouvee, seorang peneliti Psikologi Sosial di Rennes 2 University.

Rory Smith dari situs web anti-disinformasi First Draft juga setuju akan hal tersebut.

"Dari perspektif informasi, (krisis virus Corona) tidak hanya menggarisbawahi skala misinformasi di seluruh dunia, tetapi juga dampak negatif misinformasi terhadap kepercayaan pada vaksin, institusi, dan temuan ilmiah secara lebih luas," katanya.

Rachel O'Brien, Kepala Departemen Imunisasi WHO, mengatakan badan tersebut khawatir informasi palsu yang disebarkan oleh apa yang disebut gerakan "anti-vaxxer" dapat menghalangi orang untuk mengimunisasi diri mereka sendiri terhadap virus Corona.

"Kami sangat prihatin tentang itu dan prihatin bahwa orang-orang mendapatkan info mereka dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa mereka sadar bahwa ada banyak informasi di luar sana yang salah. Entah sengaja salah atau tidak sengaja," katanya kepada AFP.

Steven Wilson, seorang profesor di Brandeis University dan salah satu penulis studi berjudul Social Media and Vaccine Hesitancy yang diterbitkan di British Medical Journal bulan lalu, melihat hubungan antara kampanye disinformasi online dan penurunan vaksinasi.

“Ketakutan saya terkait dampak disinformasi di media sosial dalam konteks COVID-19 akan meningkatkan jumlah individu yang ragu untuk mendapatkan vaksin, meski ketakutan mereka tidak memiliki dasar ilmiah,” katanya.

"Vaksin apa pun hanya seefektif kapasitas kami untuk menyebarkannya ke suatu populasi."