Vaksin Pfizer Lolos di AS dan Inggris, Sinovac Tahun Depan

Sebelumnya, PT Bio Farma memperkirakan penyuntikan vaksin COVID-19 perdana pada Februari 2021. Penyuntikan dilaksanakan setelah izin darurat penggunaan (Emergency Use Authorization/EUA) diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Head of Corporate Communication Bio Farma Iwan Setiawan menyebut, vaksin Corona yang dimaksud merupakan vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air dalam bentuk siap pakai.

"Karena ini vaksin jadi, begitu kita terima izin edar untuk pemakaian, tentunya ini bisa langsung (disuntikkan). Kalau perkiraan saya, Februari harusnya sudah bisa dilakukan (penyuntikan)," kata Iwan saat memberikan keterangan resmi secara virtual, Selasa (8/12/2020).

Untuk izin EUA dari BPOM, lanjut Iwan, diperkirakan akhir Januari 2021 sudah keluar. Meski begitu, Bio Farma tetap menunggu keputusan resmi dari BPOM.

"Untuk penggunaannya (penyuntikan) kita menunggu sampai keluarnya izin darurat dari BPOM."

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin vaksinasi segera dapat dilakukan pada akhir tahun ini. Dengan catatan, semua proses pengujian vaksin Sinovac berjalan sesuai rencana.

Luhut mengatakan, minggu lalu Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin, Dan saat ini BPOM tengah melaksanakan pengujian pemeriksaan dan juga proses untuk para kandidat vaksin. Setelah disetujui BPOM, maka pelaksanaan vaksinasi bisa dimulai. 

“Kalau semuanya sesuai rencana, insyaallah kami ingin vaksinasi mulai akhir 2020 ini. Dan segera akan diikuti dengan meluasnya vaksinasi di seluruh negara pada tahun 2021," ujar Luhut dalam US-Indonesia Investment Summit ke-8, Jumat 11 Desember 2020.

Untuk tahap awal, Luhut menyebutkan vaksinasi akan menyasar para tenaga kesehatan dan garda terdepan lainnya di 8 provinsi yang paling banyak terdapat kasus COVID-19 terlebih dahulu. Setelah itu, vaksinasi akan diperluas ke daerah lainnya di Seluruh Indonesia pada 2021.

Setelah vaksinasi, Luhut yakin ekonomi Indonesia akan pulih dan tumbuh positif. Hal ini dibarengi dengan sejumlah kebijakan di dalam negeri termasuk reformasi kebijakan melalui terbitnya UU Cipta Kerja.

“Indonesia saat ini sudah menetapkan UU Cipta Kerja yang secara histori dapat meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi sebab Omnibus Law ini dapat menyederhanakan dan juga mensinkronisasi 8.000 lebih regulasi yang ada dari sekitar 500 pemda dan yang akan berpihak kepada UMKM," jelas Luhut.