Selama 10 Tahun, Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh Dunia

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali muncul di daftar Muslim Berpengaruh Dunia 2021 versi The Muslim 500. Ternyata, Sri Mulyani sudah masuk daftar tersebut sejak 2010 dan sejak itu tidak pernah absen dalam jajaran tersebut.

Penelusuran Liputan6.com, Selasa (15/12/2020), Sri Mulyani pertama masuk pada edisi 2010. Di edisi itu, Sri Mulyani ditulis sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia.

"Ia baru-baru ini diangkat menjadi menteri keuangan di 2019. Sejak ia diangkat, ekonomi terbesar Asia Tenggara telah menjadi salah satu ekonomi yang bertumbuh di kawasan, sebabnya karena kebijakan polisi yang baik dan situasi politik yang lebih stabil," tulis The Muslim 500 edisi 2010.

Tahun ini, Sri Mulyani disebut sebagai satu dari sedikit pembuat keputusan di Indonesia yang memiliki profil internasional.

"Selama jabatannya sebagai Menteri Keuangan, ekonomi terbesar di Asia Tenggara menjadi salah satu dari 20 ekonomi terdapan di dunia dan salah satu yang pertumbuhannya paling cepat di kawasan," tulis The Muslim 500 edisi 2021.

Pada 2010, Sri Mulyani masuk ke daftar Muslim berpengaruh di kategori Administratif, tetapi kini di kategori Bisnis.

Tahun ini, nama Sri Mulyani bersanding dengan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darusalam, Pangeran Al-Waleed bin Salad dari Arab Saudi, hingga pebisnis sukses Mo Ibrahim.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Majalah Global Markets memberi penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Finance Minister Of The Year for East Asia Pacific 2020. Ini dia alasannya.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Perbaiki Data Bansos Covid-19 untuk Tekan Potensi Korupsi

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan perbaikan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk menekan potensi korupsi.

Seperti diketahui, belanja negara untuk bidang sosial meningkat pesat di 2020. Menkeu menjelaskan, hal ini ditujukan untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40 persen terbawah.

“Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru,” kata Sri Mulyani dalam dalam Bisnis Indonesia Award 2020, Senin 14 Desember 2020.

Dari berbagai survei yang dihimpun Kemenkeu, tercatat bahwa belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19.

Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut.

“Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard,” kata Menkeu.

Selain itu, juga ada program perlindungan lainnya untuk UMKM dan ultra mikro. Seperti subsidi bunga, restrukturisasi pinjaman, dan penjamin bagi modal kerja bagi usaha kecil menengah.

“Disinilah letak program pemulihan ekonomi nasional. Kami bekerjasama dengan sektor keuangan. Terutama perbankan, agar bisa memberikan dukungan modal kerja bagi usaha kecil menengah melalui penempatan dana pemerintah di perbankan dengan suku bunga yang disubsidi dan memberikan jaminan bagi modal kerja untuk usaha kecil menengah tersebut,” jelas Menkeu.

Untuk dunia usaha lainnya, pemerintah juga memberikan insentif di bidang perpajakan, bantuan jaminan modal kerja untuk usaha. “ini tentu masih perlu untuk disempurnakan dan dalam hal ini kami akan terus melakukan komunikasi koordinasi dengan seluruh para pelaku ekonomi maupun pada sektor keuangan,” ujar Menkeu.

“Untuk tahun 2021, fokus kita adalah tetap di dalam menangani korupsi dan memulihkan ekonomi meskipun komposisi dari APBN 2021 memang agak bergeser,” pungkas dia.

3 dari 3 halaman

Sri Mulyani: 2021 jadi PR Luar Biasa bagi Pemulihan Ekonomi

FOTO: Sri Mulyani Bahas Program PEN Bersama Komisi XI DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah mengakui pemulihan ekonomi nasional merupakan langkah yang tidak mudah. Namun bukan berarti hal ini mustahil dilakukan. Nyatanya, perekonomian dalam negeri pada kuartal II-2020 sudah menunjukkan tren perbaikan.

Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kelanjutan pemulihan ekonomi nasional di 2021 merupakan pekerjaan rumah (PR) yang luar biasa.

"Tahun 2021 ini adalah PR yang luar biasa. Apakah ekonomi kita akan terus bisa pulih, rebound dan recovering secara terus-menerus itu sangat tergantung kepada tentu masalah covid-19-nya sendiri,” kata Menkeu dalam diskusi virtual, Jumat 11 Desember 2020.

Maka dari itu, Menkeu menekankan pada perlunya langkah-langkah protokol kesehatan untuk bisa mengendalikan covid-19. Dengan demikian, lanjut Menkeu, kegiatan ekonomi sosial masyarakat mulai bisa dinormalisir. “Dan itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih,” kata dia.

Di sisi lain, Menkeu menyatakan APBN akan tetap mendukung untuk pemulihan ekonomi 2021. Dimana dalam prioritasnya termasuk untuk belanja-belanja dalam rangka untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia ke depan yang lebih kuat.

Belanja di bidang SDM masih prioritas utama. Untuk pendidikan lebih Rp 550 triliun, kesehatan Rp 196 triliun. Kemudian untuk Bansos lebih dari Rp 400 triliun dan untuk infrastruktur lebih dari Rp 430 triliun.

“Ini tujuannya untuk menggerakkan roda ekonomi tahun depan. Sehingga kontraksi yang terjadi pada Kuartal kedua tahun ini mulai beralih dikurangi kontraksinya sekarang di sekitar 3 persen dan kita berharap akan makin mendekati nol,” kata Menkeu.