Ini Jurus Tangani Kekerasan Berbasis Gender Online di Tengah Pandemi COVID-19

Ellen menyarankan bahwa "bila ingin menangani kekerasan berbasis gender online, seseorang baiknya memiliki wawasan dasar seperti terkait privasi, yang terkait dengan data pribadi, personally identifiable information (PII), dan level aman dan nyaman". 

Atau terkait dengan consent, "Contohnya bila kita mendengar kasus kekerasan seksual, kita sudah sering mendengar kata Consent. Tetapi consent sendiri ketika diterapkan di dunia digital itu bagaimana, hal itu yang masih menjadi kekurangan," papar Ellen. 

Kemudian terakit dengan ekosistem dunia digital, perlu dipahami bagaimana data mengalir, ruang privat/ ruang publik, platform digital/ISP/pemerintah, dan lalin-lain, menurut Ellen.

"Ketika suatu data bergerak di internet, hal itu bisa melibatkan berbagai pihak, tidak hanya provider internet saja sebagai contohnya," 

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah karakteristik dunia digital. 

Ellen menjelaskan, dalam karakteristik dunia digital, "perlu dipahami bagaimana data berpotensi dimultiplikasi, sulit diamati persebarannya, jejak data yang abadi, dan lain-lainnya".

Dalam rilisnya pada 15 Desember 2020, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengatakan bahwa webinar yang membahas kasus kekerasan berbasis gender online itu merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Inggris untuk kampanye "16 Hari Aktivisme" Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan mengambil tindakan terkait masalah ini di Indonesia.

Kerja sama yang melibatkan kemitraan dengan SAFENet dan GetSafe Online itu berfokus pada pencegahan kekerasan berbasis gender online dan kesadaran keamanan di dunia digital yang lebih luas.

Dijadwalkan akan akan berjalan hingga Maret 2021, proyek itu pun dilakukan dengan total nilai anggaran sebesar £ 80.345, atau setara Rp 1,5 milyar).