Pengadilan Korsel Perintahkan Jepang Bayar Rp 1,2 M ke Korban Perbudakan Seks Saat PD II

Liputan6.com, Seoul - Kasus budak seks wanita Korea Selatan untuk rumah bordil militer milik Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia (PD) II bergulir di meja hijau. Pengadilan Korea Selatan telah memutuskan pemerintah Jepang harus membayar ganti rugi kepada para korban yang dipaksa menjalani perbudakan seks .

Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan, ganti rugi yang harus dibayar Jepang adalah sebesar 100 juta won atau Rp 1,2 miliar (100 won = Rp 1.282) kepada masing-masing 12 penggugat, yang mengajukan petisi penyelesaian sengketa di pengadilan tersebut pada Agustus 2013. Hal ini menandai untuk pertama kalinya pengadilan di Korea Selatan menjatuhkan putusan yang memerintahkan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada para korban yang secara halus disebut "wanita penghibur" itu.

Gugatan klaim ganti rugi tersebut baru diajukan ke pengadilan di Seoul tersebut pada Januari 2016 dan sidang pertama digelar pada April 2020 saat pemerintah Jepang menolak menerima petisi kasus perdata itu secara resmi, seperti dilansir Xinhua, Kamis (8/1/2021).

Dalam putusannya, pengadilan tersebut menyatakan pihak penggugat menderita rasa sakit fisik dan mental yang ekstrem dan tak terbayangkan dan bahkan tidak mendapatkan kompensasi atas penderitaan mereka, seraya menyebut tindakan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui melalui sejumlah bukti, materi yang relevan, dan testimoni.

Putusan itu menyatakan bahwa hal yang masuk akal jika menilai jumlah ganti rugi dapat mencapai lebih dari 100 juta won.

Saksikan video pilihan di bawah ini: