Donald Trump Kirim Pasukan untuk Jaga Pelantikan Joe Biden

Donald Trump menyebut rakyat AS punya hak untuk kebebasan berpendapat sesuai konstitusi, namun demikian ia menyebut hal itu harus dilakukan secara damai. 

"Itu merupakan hak amandemen pertama kalian, tetapi saya bisa menekankan bahwa tidak ada kekerasan, tidak ada pelanggaran hukum, dan tidak ada vandalisme dalam bentuk apapun," ucapnya.

Donald Trump saat ini sedang diblokir oleh Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Hal itu ia kritik sebagai langkah pembungkaman. 

Miliarder asal New York itu berargumen bahwa ini adalah momen untuk saling mendengar. Melakukan blacklist ia nilai "salah dan berbahaya."

"Apa yang dibutuhkan dari kita adalah agar kita mendengar satu sama lain, bukan membungkam satu sama lain," ujarnya. 

Hingga kini, CEO Twitter Jack Dorsey masih tidak berubah pikiran terkait pemblokiran Trump. Dorsey berkata Trump terus-menerus melanggar ketentuan Twitter.

Jelang akhir kekuasaan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali dimakzulkan oleh DPR AS untuk kedua kalinya. Ia dianggap bersalah atas kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021.

AP News melaporkan, Kamis (14/1/2021), anggota DPR memberikan suara 232-197 untuk pemakzulan Trump. Prosesnya berlangsung sangat cepat. 

DPR AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang ingin Trump lengser. Namun, ada 10 anggota Partai Republik yang ikut mendukung pemakzulan yang menilai Trump berbahaya jika dibiarkan hingga pelantikan Biden pada 20 Januari mendatang.

"Dia harus pergi, ia adalah bahaya yang jelas dan nyata bagi negara yang kita cintai," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi yang gagal melengserkan Trump pada 2019.

Donald Trump adalah satu-satunya presiden AS yang dimakzulan dua kali di era modern. Pemakzulannya ini didukung oleh Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik.

Sebelumnya, kedua partai juga pernah kompak saat memakzulkan Presiden Bill Clinton akibat skandal seks di dalam Gedung Putih. 

Proses berikutnya adalah Senat yang pembagian kekuatannya 50:50 antara Demokrat dan Republik.