HEADLINE: Pemakzulan Jilid II Donald Trump Jelang Lengser, Apa Dampak Politiknya?

Liputan6.com, Jakarta - Dari ujung kaki hingga kepala, penampilan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi saat mengumumkan pemakzulan Presiden Donald Trump pada 13 Januari 2021, nyaris sama dengan apa yang ia kenakan sekitar 13 bulan lalu. Saat itu, pada Desember 2019, dalam upaya pemakzulan pertama Donald Trump, Pelosi juga mengenakan setelan serba hitam dengan kalung melingkar di leher.

Hal yang membedakan hanya dua. Minus hiasan bros, dan kini menggunakan masker lantaran pandemi COVID-19.

Tampilan Pelosi di hari pemakzulan Donald Trump yang kedua kali dinilai banyak orang sebagai bentuk napak tilas. Penampilannya mencuri perhatian lantaran mengenakan setelan yang disebut sebagai "pakaian pemakaman" terbaiknya. 

"Trump a clear and present danger," kata Pelosi dengan tegas saat itu -- yang berarti karena Trump, ancaman nyata ada di depan mata.

DPR Amerika Serikat memutuskan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump, atas hasutan pemberontakan dalam kerusuhan yang terjadi di gedung Capitol Hill pekan lalu. Dikutip dari BBC, Jumat (15/1/2021), 10 anggota Partai Republik memihak Demokrat untuk memakzulkan Trump dengan hitungan suara 232-197.

Pemakzulan itu menjadikan Trump sebagai presiden pertama dalam sejarah AS, yang dimakzulkan sebanyak dua kali. 

DPR yang saat ini dikendalikan Demokrat, melakukan pemungutan suara pada Rabu 13 Januari waktu setempat, setelah terjadi perdebatan sengit yang berlangsung selama beberapa jam ketika pasukan Garda Nasional bersenjata mengawasi di dalam dan di luar Capitol Hill. 

Biro Investigasi Federal AS (FBI) juga telah memperingatkan kemungkinan adanya protes bersenjata yang direncanakan di Washington D.C, termasuk semua, 50 ibu kota negara bagian menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. 

Beberapa waktu setelah pemungutan suara di Kongres, Trump menyampaikan dalam sebuah video yang dirilis Gedung Putih bahwa ia meminta para pendukungnya untuk tetap damai. Namun, Presiden AS ke-45 tersebut tidak menyinggung pemakzulannya.

"Kekerasan dan vandalisme tidak memiliki tempat di negara kita... Tidak ada pendukung saya yang akan mendukung kekerasan politik," kata Trump. 

Menanggapi pidatonya pada 6 Januari di Washington, Kongres menuduh Donald Trump menghasut penyerbuan di gedung Capitol Hill.

Trump dianggap mendesak para pendukungnya untuk "secara damai dan patriotik" membuat suara mereka didengar, tetapi juga untuk "berjuang sekuat tenaga" melawan hasil pemilihan yang diklaim telah dicuri. 

Menyusul pernyataan Trump, para pendukungnya mendatangi Capitol, memaksa anggota parlemen untuk menangguhkan sertifikasi hasil pemilu. 

Dalam pasal pemakzulan, Trump dikatakan "berulang kali mengeluarkan pernyataan tidak benar yang menyatakan bahwa terjadi penipuan dalam hasil pilpres dan hasilnya tidak boleh diterima".

Pasal pemakzulan itu juga menyebutkan bahwa ia mengulangi klaim dan "dengan sengaja membuat pernyataan kepada masyarakat luas yang mendorong dan diperkirakan mengakibatkan tindakan-tindakan tidak sesuai hukum di Capitol", yang berujung pada kekerasan dan hilangnya nyawa.

"Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga-lembaga pemerintahannya, mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang pemerintahan yang setara," bunyi pasal pemakzulan tersebut.

Lalu, mungkinkan Trump dicopot dari jabatannya?

Mayoritas senat sudah cukup untuk melakukan Pemakzulan Donald Trump. Tetapi untuk membebas tugaskannya, ia kemudian harus dihukum atas dakwaan tersebut oleh Senat, di mana dua pertiga mayoritas diperlukan.

Meskipun persidangan bisa dimulai setelah masa jabatannya berakhir, tetapi jika ia dihukum, Trump bisa dilarang untuk memegang jabatan publik lagi. 

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Rachmat Yuliantoro, menilai kerusuhan yang terjadi merupakan bentuk dari treason - penghianatan - sehingga bisa membuat presiden dimakzulkan.

"Menurut Pasal II Ayat 4 Konstitusi Amerika Serikat, seorang presiden dapat dikenai tuduhan pemakzulan dan diturunkan dari jabatannya apabila ia terlibat dalam "Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors", atau pengkhianatan, penyuapan (korupsi), dan kejahatan tingkat tinggi lainnya," ujar Nur Rachmat kepada Liputan6.com.

Partai Demokrat menilai serangan tersebut merupakan bentuk pemberontakan (insurrection). Menurut Nur Rachmat, Trump sejak dulu sudah memanas-manasi situasi lewat cuitan di Twitter sehingga tidak keliru jika ia dianggap bertanggung jawab.

"Presiden Donald Trump dinilai sebagai telah mendorong, memprovokasi tindakan insurrection tersebut, yang dinilai sama dengan pengkhianatan kepada Konstitusi dan sebuah kejahatan tingkat tinggi kepada kewenangan Kongres," ungkap dia.

Nur Rachmat menjelaskan bahwa pemakzulan politik Trump sangat penting bagi masa depan AS. Jika Trump dimakzulkan, maka ia tidak akan bisa mencalonkan diri pada 2024 meski punya jutaan pendukung.

Di sisi lain, langkah pemakzulan bisa dibilang pedang bermata dua bagi Demokrat. Risiko pemakzulan bisa membuat pendukung Trump semakin solid untuk menjadi oposisi pada penguasa (establishment).

Guru Besar Hubungan International Universitas Pelita Harapan (UPH) Aleksius Jemadu mengingatkan bahwa pendukung Donald Trump masih sangatlah banyak. Pendukung Trump banyak dari daerah rural yang merasa ditinggalkan dan tidak diwakili elit politik di Washington D.C. Ini berbeda dari pendukung Joe Biden cenderung berasal dari daerah yang "elit" seperti New York dan California.

"Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan Trump, tapi jangan lupa, di mata pendukungnya dia Trump itu adalah seorang pahlawan yang menjadi simbol perlawanan terhadap establishment, ekonomi, media Amerika, yang dirasa terlalu egois, mendominasi, dan mau untungnya sendiri, sementara rakyat kecil yang kebutuhan ekonominya, kehilangan pekerjaan, yang selama ini diselamatkan oleh Trump, itu kan merasa terabaikan. Jadi masalahnya ini tidak di permukaannya aja, sangat mendalam," jelas Aleksius kepada Liputan6.com.

Apabila Trump dimakzulkan, Aleksius memprediksi massa Trump akan semakin nekat menentang establishment, pasalnya dukungan Trump masih terkait masalah perut pendukungnya alias ekonomi.

Donald Trump dianggap bisa menggunakan ketidakpuasan itu sebagai cara untuk meraih konstituen besar, meski dia sendiri sebetulnya juga miliarder dari New York.

"Ketimpangan struktural yang sudah lama tidak bisa dibenahi. Orang seperti menanggap itu tidak ada masalah. Nah, muncul orang yang 'gila' seperti Trump, lalu dia menjadi pahlawan. Jadi ini masalah ketidakadilan, masalah ketimpangan struktural," kata Aleksius.

Trump berargumen bahwa ia tidak pernah memprovokasi pendukungnya, namun Aleksius menganggap pernyataan Trump harus dibuktikan secara hukum, bukan lewat pembelaan sepihak.

"Dia bisa ngomong begitu, tapi akhirnya semuanya harus dibuktikan di hadapan hukum yang nanti menilai, bukan apa omongan beliau. Hukum yang menentukan apakah telah terjadi suatu tindakan pidana di dalam hal ini," ungkap Aleksius.

Bila Donald Trump terbukti memprovokasi, Aleksius menyebut tindakan itu sudah termasuk ranah pembangkangan sehingga bisa membuatnya dimakzulkan.

Aleksius mencatat memang ada senator Partai Republik yang tidak pro-Trump, namun ia menilai proses pemakzulan Donald Trump di Senat tidak akan mulus.

"Itu yang mungkin tidak semulus yang di DPR karena dia banyak pertimbangan, implikasi ke depan bagaimana, apakah bisa menenangkan pendukung si Trump, nanti kira-kira efek ke depannya seperti apa," ujar Aleksius.

Nur Rachmat Yuliantoro menambahkan, komposisi di Senat saat ini belum ideal untuk proses pemakzulan yang mulus. "Melihat komposisi ini tampaknya masih akan sulit bagi Demokrat untuk mendapatkan keputusan pemakzulan," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemilu 2020, Demokrat dan Republik sama-sama punya 50 kursi di Senat. Wakil Presiden (Kamala Harris) bisa ikut memilih sehingga Demokrat punya 51 suara. Jumlah senator Demokrat masih tidak cukup untuk pemakzulan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: