Liputan6.com, Washington D.C - Sehari setelah resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden langsung mulai melakukan pekerjaannya sebagai presiden.
Mengutip laporan CNN, Kamis (21/1/2021), selain tindakan eksekutif dan memorandum yang ditandatangani, Presiden Joe Biden juga memiliki rencana tindakan tambahan yang ambisius untuk 10 hari pertama di masa jabatannya. Diketahui, banyak di antaranya akan membatalkan kebijakan utama yang ditetapkan pendahulunya yakni Donald Trump.
Advertisement
Mulai hari Kamis (21/1), setiap hari hingga akhir bulan, dengan pengecualian akhir pekan ini, pemerintaha Joe Biden akan berpusat di sekitar tema tertentu, dengan serangkaian tindakan dan arahan yang sesuai, menurut draf dokumen kalender yang dikirim ke sekutu administrasi.
Berikut adalah tema utama yang akan menjadi agend prioritas Joe Biden dalam 10 hari pertama masa jabatannya.Â
- 20 Januari: Peresmian dan empat Krisis
- 21 Januari: COVID-19
- 22 Januari: Bantuan Ekonomi
- 23-24 Januari: Akhir Pekan
- 25 Januari: Buy America
- 26 Januari: Ekuitas
- 27 Januari: Iklim
- 28 Januari: Perawatan Kesehatan
- 29 Januari: Imigrasi
- 30-31 Januari: Akhir Pekan
- Februari: Mengembalikan Tempat Amerika di Dunia
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Penanganan COVID-19
Tema hari pertama presiden Biden adalah tentang virus corona. Akan ada enam perintah eksekutif dan satu arahan kebijakan presiden terkait COVUD-19.
Perintah eksekutif mencakup hal-hal seperti peninjauan rantai pasokan, pengumpulan dan transparansi data tambahan, dan dukungan untuk penelitian dan pasokan perawatan Covid-19 tambahan. Arahan kebijakan presiden akan meminta lembaga untuk "memperkuat upaya memerangi COVID-19 secara global dan memperkuat kesiapsiagaan pandemi global."Â
Kemudian pada hari Jumat dengan tema "Bantuan Ekonomi", akan ada dua perintah eksekutif yang dilaksanakan.Â
Perintah tersebut mengarah pada tindakan keagenan pada Medicaid, hibah Pell, tunjangan SNAP, dan asuransi pengangguran.Â
Perintah eksekutif kedua akan memulihkan hak tawar-menawar kolektif kepada karyawan federal dan memulai tindakan untuk membatalkan perintah eksekutif mantan Presiden Trump - yang memberi kelonggaran kepada Kantor Manajemen dan Anggaran dan lembaga federal untuk mengklasifikasikan ulang peran-peran kunci.Â
Advertisement