Prancis Tutup Perbatasan bagi Negara Non-Uni Eropa Akibat Varian Baru Covid-19

Liputan6.com, Paris - Prancis telah menutup perbatasannya untuk mayoritas negara non-Uni Eropa akibat situasi pandemi dan kekhawatiran akibat penyebaran varian baru Covid-19.

Selain "alasan luar biasa", semua perjalanan penting dari luar Uni Eropa telah dilarang. Sementara itu, persyaratan tes Covid-19 bagi pelancong dari negara UE juga telah diperketat.

PM Jean Castex mengatakan bahwa jam malam di Prancis juga akan lebih diperketat dan pusat perbelanjaan besar akan ditutup --berdampak pada sekitar 400 mal dan 25.000 bisnis, terkecuali peda

Tetapi, langkah-langkah itu dipandang ringan demi meminimalisir kerugian ekonomi. Beberapa dokter takut bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengekang infeksi.

Pembatasan perbatasan baru Prancis akan mempengaruhi Inggris yang kini berstatus sebagai negara non-UE, tetapi menteri transportasi Prancis mengklarifikasi di Twitter bahwa kendaraan yang mengangkut barang ke atau dari Inggris tidak akan terpengaruh.

PM Castex juga mengatakan bahwa mulai Minggu 31 Januari 2021, selain alasan luar biasa, "setiap masuk ke Prancis dan setiap pintu keluar dari wilayah kami ke atau dari negara di luar Uni Eropa akan dilarang".

Sejumlah negara non-UE dibebaskan dari kebijakan Prancis tersebut karena tidak dianggap berisiko. Mereka adalah Australia, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Rwanda, Singapura, dan Thailand.

Selain itu, kedatangan dari dalam Uni Eropa, dan beberapa negara tetangga lainnya --Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Vatikan dan Swiss-- mewajibkan tes polymerase chain reaction (PCR) negatif.

Semua kedatangan untuk seluruh moda transportasi mewajibkan aturan tes tersebut.

Ada pengecualian, termasuk pekerja lintas batas dan pengangkut, dan kelompok lain seperti mahasiswa, petugas kesehatan dan diplomat, meskipun daftar itu tidak sepenuhnya didefinisikan.

Penyebaran varian baru Covid-19 adalah faktor motivasi utama, dan perjalanan ke Inggris --negara asal strain virus tersebut-- "sangat tidak dianjurkan".

Media Prancis menilai kebijakan terbaru sebagai langkah yang lebih ringan demi meminimalisir kerugian ekonomi.

Namun, beberapa ahli sektor kesehatan tidak yakin langkah-langkah itu akan digunakan dalam mengendalikan peningkatan infeksi.

Mahmoud Zureik, profesor kesehatan masyarakat di University of Versailles-Saint-Quentin, mengatakan kepada jaringan berita Prancis BFMTV: "Sayangnya saya takut sudah terlambat. Itu tidak cukup."

Simak video pilihan berikut: