Pemakzulan Donald Trump Berlanjut, DPR AS Kembali Beri Tuduhan

Anggota DPR dari Demokrat mencatat bahwa Trump dimakzulkan saat ia masih menjadi presiden, mereka pun menolak kembali argumen Senat Republik bahwa Kongres tidak dapat mendakwa seorang mantan presiden.

Namun, mereka juga mengatakan ada preseden untuk memakzulkan mantan pejabat juga dalam beberapa kasus pada sejarah AS.

Para manajer DPR memaparkan dalam laporan singkat 80 halaman mereka pada Selasa pagi terkait pemakzulan terhadap Trump, di mana mereka menuduh mantan presiden AS tersebut memicu kekerasan terhadap Kongres dalam proses transfer kekuasaan secara damai.

Mereka juga menyebutkan bahwa Senat harus menjatuhkan hukuman terhadap Trump dan melarangnya menjabat lagi ke depannya setelah dia dianggap "mengancam sistem konstitusional yang melindungi kebebasan fundamental yang dihargai."

"Tanggung jawab Presiden Trump atas peristiwa 6 Januari tidak salah lagi," sebut tim pemakzulan DPR AS.

"Upaya Presiden Trump untuk memperluas cengkeramannya pada kekuasaan dengan mengobarkan kekerasan terhadap Kongres adalah pelanggaran besar terhadap sumpah yang ia nyatakan. Jika memprovokasi kerusuhan terhadap Sesi Bersama Kongres setelah kalah dalam pemilihan bukanlah pelanggaran yang dapat dimaklumi, sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi," lanjut tim pemakzulan DPR.

Baik para manajer pemakzulan DPR AS dan tim hukum Trump diperkirakan akan menyerahkan pengarahan tambahan sebelum dimulainya persidangan pada 9 Februari mendatang.

Pengarahan hukum akan memberikan latar belakang untuk kasus di mana para manajer pemakzulan di DPR menghadapi konferensi Senat Republik yang skeptis.

Pekan lalu, 45 dari 50 senator Partai Republik memilih untuk mendukung pembubaran persidangan atas dasar konstitusional - menandai bahwa 67 suara yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Trump tidak mungkin terjadi.