China Tolak Penyataan Dewan Keamanan PBB yang Kutuk Kudeta Militer di Myanmar

"Melalui kebijakan luar negeri yang setara, China tampaknya menandakan dukungan diam-diamnya, bukan dukungan tegas, atas tindakan para jenderal," kata pakar Myanmar Elliott Prasse-Freeman dari National University of Singapore kepada BBC.

"China tampaknya melanjutkan seolah-olah ini adalah 'masalah internal' Myanmar di mana apa yang kami amati adalah 'perombakan kabinet', seperti yang dikatakan media pemerintah China."

Meskipun menurutnya pernyataan PBB tidak akan membuat perbedaan langsung, itu masih akan berfungsi sebagai "langkah pertama untuk menyatukan tanggapan internasional. Itu tampaknya tidak akan terjadi".

Aung San Suu Kyi, yang memimpin pemerintahan terpilih yang sekarang digulingkan, tidak terlihat lagi sejak dia ditahan oleh militer pada Senin pagi.

Puluhan orang lainnya juga masih ditahan, termasuk Presiden Win Myint.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menuntut pembebasannya segera pada Selasa (2/2). Ia juga meminta militer untuk menerima hasil pemilihan November, yang melihat NLD memenangkan lebih dari 80% suara.

Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan tidak berhasil menghubungi militer Myanmar dan secara resmi menyatakan pengambilalihan itu sebagai kudeta.

Artinya, AS tidak bisa langsung membantu pemerintah, meski sebagian besar bantuannya masuk ke lembaga non-pemerintah.

Uni Eropa, Inggris, Australia dan lainnya juga mengutuk pengambilalihan tersebut.

Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, diperintah oleh angkatan bersenjata hingga 2011, hingga akhirnya pemerintah sipil menggantikannya setelah itu.