Indonesia Keluarkan Imbauan Resmi untuk WNI Terkait Kudeta Militer di Myanmar

FOTO: Aktivitas Warga Myanmar Sehari Setelah Kudeta Militer — Tentara duduk dalam kompleks Balai Kota sehari setelah militer Myanmar merebut kekuasaan, Yangon, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (STR/AFP)

Liputan6.com, Yangon - Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan imbauan resmi kepada WNI di Myanmar terkait kudeta militer yang tengah terjadi, melalui unggahan di akun Instagram @safetravel.kemlu.

Adapun beberapa imbauan utama yang diberikan kepada WNI di Myanmar agar dapat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta selalu mencermati perkembangan situasi keamanan di sekitar tempat tinggal serta meminimalisasi kegiatan yang tidak diperlukan di luar rumah.

"Menyiapkan persediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk perkiraan kebutuhan selama satu hingga dua minggu ke depan, termasuk obat-obatan dan multivitamin penambah daya tahan tubuh," tulis pernyataan resmi di unggahan akun tersebut.

Lebih lanjut lagi, WNI di Myanmar juga diimbau untuk selalu membawa tanda pengenal (ID card) atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku. Hal ini guna memudahkan identifikasi diri apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan. Terkait data diri, WNI juga diminta untuk melakukan pemutakhiran alamat dan identitas diri beserta keluarga pada https://peduliwni.kemlu.go.id.

View this post on Instagram

A post shared by Safe Travel Kemlu (@safetravel.kemlu)

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Penahanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh senior lain dari partai yang berkuasa mengundang kecaman internasional termasuk AS. Menurut militer Myanmar penahanan itu dipicu oleh meningkatnya ketegangan akibat pemilu yang berlangsun...

2 dari 3 halaman

Waspada Terhadap Pengaruh Luar

Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen — Tentara Myanmar berjaga di jalan yang dibarikade menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (AP Photo)

Pemerintah Indonesia juga menegaskan agar WNI dapat menghindari upaya dari golongan/komunitas/individu tertentu yang ingin mempengaruhi dan mengajak untuk melakukan kegiatan ataupun ikut memberikan komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik serta lingkungan.

"Meningkatkan komunikasi antar warga dan meningkatkan perhatian terhadap keberadaan masing-masing rekan dan/atau keluarga," sambung pernyataan tersebut.

Serta mengingat penyebaran COVID-19, WNI tetap diminta untuk menaati protokol kesehatan serta arahan pemerintah setempat yang berlaku.

3 dari 3 halaman