Panggil Dubes Myanmar, Menlu Inggris Kecam Kudeta Militer

Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen — Tentara Myanmar berjaga-jaga di jalan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap dikurung di perumahan pemerintah pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta. (AP Photo)

Liputan6.com, London - Menteri Luar Negeri Inggris Nigel Adams ikut mengecam aksi kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Penangkapan Aung San Suu Kyi, Presiden Wyn Mynt dan sejumlah tokoh politik lainnya membuat Inggris ikut merasa sedih dan prihatin.

Kecurangan yang terjadi dalam pemilu di Myanmar menjadi pemicu utama dalam aksi kudeta militer ini. Terkait hal tersebut, Inggris menganggap hasil pemilu secara kredibel mencerminkan keinginan rakyat, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi adalah pemenang pemilu yang sah.

China Tolak Penyataan Dewan Keamanan PBB yang Kutuk Kudeta Militer di Myanmar

"Pemilu tahun 2020, meskipun tidak sempurna, merupakan langkah penting dalam perjalanan Myanmar menuju demokrasi. Kami, dan lainnya, menyambut mereka dengan dukungan kuat atas keinginan Myanmar untuk masa depan yang demokratis," ungkap Menlu Nigel Adams dalam pernyataan resminya melalui situs resmi pemerintah, dikutip Rabu (3/2/2021).

Ia pun dengan tegas mengutuk aksi kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar.

"Kami jelas mengutuk kudeta ini, keadaan darurat yang diberlakukan di Myanmar, dan penahanan tidak sah atas politisi yang dipilih secara demokratis dan masyarakat sipil oleh militer," tegasnya.

Lebih jauh lagi, Menlu Nigel meminta agar Aung San Suu Kyi dan semua yang ditahan secara tidak sah harus dibebaskan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Penahanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh senior lain dari partai yang berkuasa mengundang kecaman internasional termasuk AS. Menurut militer Myanmar penahanan itu dipicu oleh meningkatnya ketegangan akibat pemilu yang berlangsun...

2 dari 4 halaman

Panggil Dubes Myanmar

Melangkah lebih jauh, Menlu Nigel Adams telah memanggil Duta Besar Myanmar di Inggris terkait hal ini.

"Saya secara resmi memanggil Duta Besar Myanmar untuk Inggris untuk Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan kemarin. Dalam pertemuan tersebut, saya mengutuk kudeta militer dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, dan menjelaskan bahwa keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati, dan Majelis Nasional yang terpilih kembali secara damai," tegas Menlu Nigel.

"Kami melakukan semua yang kami bisa, bekerja dengan mereka yang ada di Myanmar, untuk mendukung resolusi damai untuk krisis ini," tambahnya lagi.

Ia kemudian menambahkan bahwa ASEAN memiliki peran penting terhadap masalah ini.

ASEAN juga memiliki peran penting, seperti halnya prinsip-prinsip Piagam ASEAN, termasuk supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional.

"Kami terus bekerja sama dengan mitra ASEAN untuk mendukung respons regional," ujarnya.

3 dari 4 halaman

Tak Beri Bantuan untuk Myanmar

FOTO: Aktivitas Warga Myanmar Sehari Setelah Kudeta Militer — Tentara duduk dalam kompleks Balai Kota sehari setelah militer Myanmar merebut kekuasaan, Yangon, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (STR/AFP)

Inggris tidak memberikan bantuan keuangan langsung kepada Pemerintah Myanmar, tetapi kami memberikan beberapa dukungan yang ditargetkan, bekerja melalui organisasi internasional dan badan multilateral lainnya.

"Kami akan terus memimpin tanggapan internasional terhadap krisis ini dan menyerukan kepada para pemimpin militer di Myanmar untuk mengalah, mencabut keadaan darurat, membebaskan anggota Pemerintah sipil dan masyarakat sipil, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, untuk berkumpul kembali di Majelis Nasional terpilih untuk menghormati hasil pemilihan umum November 2020 dan menerima keinginan rakyat Myanmar," tutup Menlu Nigel Adams.

4 dari 4 halaman