Sekjen PBB Berjanji Akan Gagalkan Kudeta Militer di Myanmar

Antonio Guterres, kandidat kuat pengganti Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB (UNHCR)

Liputan6.com, New York - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan akan melakukan segala upaya untuk menekan Myanmar dan "memastikan kudeta ini gagal".

Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer Senin 1 Februari ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (4/2/2021).

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar guna memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Antonio Guterres dalam percakapan dengan The Washington Post.

"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat."

"Saya berharap demokrasi bisa maju lagi di Myanmar tapi semua harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali," tambahnya.

Simak video pilihan di bawah ini:

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap junta militer atas dugaan kecurangan pemilu. Setelah penangkapan, suasana kota Yangon masih terpantau sepi.

2 dari 2 halaman

Militer Blokir Facebook dan WhatsApp

Suasana Myanmar di Tengah Isu Kudeta Militer — Orang-orang berjalan di sebelah Pagoda Shwedagon di jalan kosong di Yangon, Myanmar pada Senin (1/2/2021). Militer Myanmar mengumumkan satu tahun pemberlakuan situasi darurat setelah militer mengkudeta kekuasaan sipil. (STR/AFP)

Beberapa hari setelah para pemimpin militer merebut kekuasaan dalam kudeta, pemerintah militer Myanmar memblokir akses Facebook mulai Kamis (4/2).

Dikutip dari Channel News Asia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar mengunggah sebuah surat secara daring yang menyatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari mendatang untuk "stabilitas".

Perusahaan pemantau jaringan internet, NetBlocks, mengonfirmasi bahwa operator milik negara yaitu MPT telah memblokir Facebook serta layanan Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu, penyedia internet dari Norwegia, Telenor Asa juga mengkonfirmasi telah memblokir Facebook untuk mematuhi arahan tersebut.

Juru bicara Facebook, Andy Stone, mengakui adanya kendala akses ke sejumlah layanannya.

Andy mengatakan: "Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting".

Sekitar 27 juta penduduk Myanmar diketahui merupakan pengguna Facebook.