Kudeta Militer Myanmar, DK PBB Desak Pembebasan Aung San Suu Kyi

Seorang warga negara Myanmar yang tinggal di Thailand mengenakan masker wajah dengan gambar pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi selama protes di depan Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok, Thailand, pada 4 Februari 2021. (Foto: AP / Sakchai Lalit)

Liputan6.com, Jenewa - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan oleh militer dan menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut.

Sementara itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan perintah eksekutif sebagai tanggapan atas kudeta yang dapat mencakup beberapa sanksi, kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan. Demikian seperti mengutip Channel News Asia, Jumat (5/2/2021).

Transisi pemerintahan Myanmar yang panjang dan bermasalah menuju demokrasi tergelincir pada hari Senin ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan, menuduh ketidakberesan dalam pemilihan November lalu bahwa partai Aung San Suu Kyi menang telak.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh konsensus pada hari Kamis bahwa mereka "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum."

Bahasa dalam pernyataan itu lebih lembut daripada yang awalnya dirancang oleh Inggris dan tidak menyebutkan kudeta - tampaknya untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan. China juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar.

Seorang juru bicara misi PBB di China mengatakan Beijing berharap pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di negara tetangganya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ratusan demonstran berkumpul di luar Universitar PBB Tokyo sehari setelah pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan dalam kudeta militer. Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi, menyerukan Myanmar untuk membebaska Aung San Suu Kyi dan tokoh terkait lain...

2 dari 3 halaman

Penangkapan Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi dalam lawatannya ke Uni Eropa (AP/Virginia Mayo)

Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi (75) belum terlihat sejak penangkapannya. Polisi telah mengajukan dakwaan terhadapnya karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya dan dia ditahan hingga 15 Februari.

Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta tersebut, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintah Aung San Suu Kyi, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP).

Sedikitnya empat orang ditangkap pada hari Kamis, termasuk tiga orang yang mengambil bagian dalam demonstrasi di jalan dan seorang remaja yang membenturkan pot sebagai bagian dari protes malam terhadap kudeta.

Di negara dengan sejarah berdarah penumpasan demonstrasi, tidak ada pencurahan massa oposisi di jalanan.

Tetapi para dokter telah membantu mempelopori kampanye pembangkangan sipil yang juga diikuti oleh beberapa pegawai pemerintah, pelajar dan kelompok pemuda lainnya.

3 dari 3 halaman