Didemo Rakyat Myanmar, Junta Militer Berlakukan Aturan Jam Malam

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar — Para pengunjuk rasa turun ke jalan saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Mereka menyerukan pembebasan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, beserta para politikus lainnya yang telah ditahan sejak kudeta pada hari Senin. (STR / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Pemberlakuan jam malam di dua kota terpadat di Myanmar diumumkan oleh Junta Militer Myanmar, menyusul protes besar berhari-hari menentang penahanan Aung San Suu Kyi.

Demonstrasi rakyat diadakan untuk hari ketiga berturut-turut pada Senin (8/2), tepat seminggu setelah junta menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lain dari pemerintahan sipil hasil pilihan rakyat Myanmar.

Puluhan ribu orang memadati jalan-jalan kota besar, termasuk ibu kota, Naypyitaw, dan kota komersial utama Yangon, memegang plakat bertuliskan, "Selamatkan Myanmar," "Kami ingin demokrasi," serta foto Suu Kyi.

Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa di Naypyitaw, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (9/2/2021).

Namun, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta, tidak menyebutkan kerusuhan dalam pidatonya pada Senin (8/2) malam, yang pertama sejak mengambil alih kekuasaan.

Jenderal itu mengulangi klaim bahwa pemilihan November di Myanmar, yang telah mengembalikan partai berkuasa Suu Kyi, adalah kecurangan.

Simak video pilihan di bawah ini:

Ratusan orang berkumpul di kota utama Myanmar, Yangon, melakukan unjuk rasa terhadap kudeta militer minggu lalu yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

2 dari 2 halaman

Janji Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing dia berjanji akan mengadakan pemilu baru untuk menghadirkan “demokrasi yang benar dan disiplin” yang berbeda dari era pemerintahan militer sebelumnya.

Dia tidak merinci kapan pemilihan baru itu akan berlangsung.

Juga pada Senin, militer mengumumkan jam malam mulai pukul 20.00 - pukul 04.00 waktu setempat akan diberlakukan di Kota Yangon dan Mandalay.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan agar kudeta itu "dibatalkan," dan mendesak para aktor internasional untuk "melakukan seruan untuk kembali ke demokrasi."