Militer Myanmar Kembali Tangkap Pejabat di Pemerintahan Aung San Suu Kyi

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar — Para pengunjuk rasa turun ke jalan saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Mereka menyerukan pembebasan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, beserta para politikus lainnya yang telah ditahan sejak kudeta pada hari Senin. (STR / AFP)

Liputan6.com, Jakarta- Militer Myanmar kembali menangkap orang-orang yang dekat dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Hal itu diungkap oleh seorang pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar.

Penangkapan itu terjadi ketika Amerika Serikat bergerak untuk menjatuhkan sanksi pada militer Myanmar.

Dikutip dari Channel News Asia, Kamis (11/2/2021) Kyaw Tint Swe, yang menjabat sebagai Menteri Kantor Penasihat Negara di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi, ditangkap junta militer Myanmar pada Rabu (10/02) malam waktu setempat.

Kyi Toe, anggota komite informasi Partai NLD mengatakan bahwa Kyaw Tint Swe dan empat orang lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya telah ditangkap dari kediaman mereka.

Pimpinan dari mantan komisi pemilihan semuanya juga ditangkap.

Namun, otoritas Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar dan kantor berita Reuters tidak dapat mengkonfirmasi penangkapan tersebut secara independen.

Puluhan pejabat telah ditahan sejak kudeta militer, termasuk banyak pemimpin tertinggi partai NLD.

Diketahui bahwa Militer Myanmar telah melancarkan kudeta setelah tuduhan kecurangan dalam pemilu pada November 2020 lalu, yang dimenangkan NLD secara telak.

Komisi pemilihan Myanmar telah membatantah tuduhan kecurangan tersebut.

Simak Video Berikut Ini:

Suasana di kota Yangon, Myanmar mulai memanas setelah ribuan orang turun ke jalan memprotes aksi kudeta juta militer. Mereka tidak setuju dengan langkah kudeta yang dilakukan militer.

2 dari 3 halaman

AS Jatuhkan Sanksi pada Jenderal Militer Myanmar

Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen — Kendaraan pengendali kerusuhan polisi dan truk pengangkut diparkir di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar (2/2/2021). Militer Myanmar juga enahan politisi senior termasuk peraih Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (10/2) menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar, dan berulang kali menuntut para jenderal negara itu untuk menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil.

Washington akan mengidentifikasi target sanksi pertama pekan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, memiliki akses ke aset dana pemerintah sebesar US$ 1 miliar yang disimpan di AS.

"Kami juga akan memberlakukan pengendalian ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih.

Washington kemungkinan juga akan menargetkan pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing dan jenderal top Myanmar lainnya yang sudah berada di bawah sanksi AS yang dijatuhkan pada 2019 atas pelanggaran terhadap kalangan Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

3 dari 3 halaman