Dino Patti DjalaI: Kudeta Militer Myanmar, Kemunduran dalam Konsolidasi Demokrasi

Proses pemilu di seluruh dunia yang menerapkannya memang tidak sempurna, karena ada unsur tidak percaya, penyimpangan dan lain sebagainya.

Namun, perbedaan elektoral tidak boleh diselesaikan dengan segala bentuk intervensi militer, dan penyelesaian seharusnya diserahkan kepada komisi pemilihan dan mahkamah konstitusi, sehingga militer di Myanmar seharusnya tidak menjadi hakim dan penengah pemilu.

Perlu diingat bahwa Indonesia, seperti Myanmar, juga menghadapi tantangan yang menyakitkan di tahun-tahun awal transisi demokrasi kita seperti krisis keuangan, separatisme, lembaga yang lemah, ketidakstabilan politik, konflik sosial, bahkan terorisme.

Namun, tidak pernah ada momen di mana Indonesia kehilangan kepercayaan pada demokrasi, dan yang juga penting, militer Indonesia rela meninggalkan politik secara permanen dan lengkap, serta menjadi militer profesional yang tunduk pada pemerintah sipil dan pelindung demokrasi yang berkomitmen.

Sayangnya, dalam kasus Myanmar, setelah pemilu tahun 2015, militer mempertahankan peran politiknya yang kuat dalam sistem politik Myanmar yang rapuh, dengan mengorbankan perkembangan demokrasi Myanmar.

FPCI menyerukan kepada pimpinan militer Myanmar untuk memastikan pembebasan tanpa syarat yang cepat atas Daw Aung San Suu Kyi dan rekan-rekan politiknya serta semua tahanan politik lainnya yang sekarang ditahan, serta mengizinkan mereka secara bebas menjalankan peran mereka yang sah dalam proses politik Myanmar.

Daw Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang mewakili sebagian besar rakyat Myanmar, juga harus diajak berkonsultasi secara dekat dalam setiap upaya militer untuk menyelesaikan krisis demokrasi ini, karena solusi sepihak atau eksklusif apa pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah politik yang mendasar di Myanmar.

Dalam hal pimpinan militer, seperti yang diindikasikan akan mengadakan "pemilihan baru", setiap langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan oleh komisi independen, dalam suasana kebebasan berbicara, adil dan bebas dari penindasan, dan akan memungkinkan pengamat internasional terutama ASEAN untuk memantau pemilihan.

Yang terpenting adalah pemilu di Myanmar harus ditentukan oleh keinginan rakyat dan bukan oleh elite politik.

Terlepas dari masalah politik, keamanan dan sosial Myanmar dalam beberapa tahun terakhir telah menempuh perjalanan panjang, dan seharusnya tidak mundur dari jalur demokrasinya.

Peristiwa politik baru-baru ini di Myanmar juga merupakan anomali serius di ASEAN saat ini, yang telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mendukung upaya Myanmar dalam mempromosikan stabilitas, persatuan, dan kemajuan di negara itu.

Pengambilalihan militer di Myanmar bertentangan dengan Piagam ASEAN yang ditandatangani oleh Myanmar, yang menyatakan "rakyat dan negara anggota ASEAN untuk hidup dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis", dan bertujuan "untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan supremasi hukum, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental."

FPCI juga terus mendesak ASEAN untuk dengan tegas mendesak Myanmar untuk memenuhi semangat Piagam ASEAN dan visi ASEAN Political Security Community.

Karena apa yang terjadi di Myanmar tidak hanya penting bagi Myanmar, tetapi juga penting untuk masa depan rumah kita bersama di Asia Tenggara.

Reporter: Veronica Gita