PBB Kirim Utusan ke Myanmar, Sampaikan Protes Keras ke Junta Militer

Militer Kerahkan Kendaraan Lapis Baja di Kota-Kota Myanmar — Seorang pengunjuk rasa anti-kudeta memegang poster di samping kendaraan lapis baja yang dikerahkan di luar gedung Bank Sentral Myanmar di Yangon, Senin (15/2/2021). Pasukan militer Myanmar mulai menerjunkan kendaraan lapis baja di kota-kota besar di Myanmar dan memutus akses internet. (AP Photo)

Liputan6.com, Yangon - PBB mengatakan kepada pemerintahan atau junta militer Myanmar bahwa rakyat memiliki hak berkumpul dan harus dihormati sepenuhnya. Dalam panggilan telepon, Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener memperingatkan "segala bentuk tanggapan yang keras kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang parah."

Akses ke internet di Myanmar kini telah dipulihkan pada Selasa pagi (16/2) setelah terputus sebelumnya.

Junta secara teratur memblokir sejumlah situs untuk mencoba membungkam perbedaan pendapat sejak kudeta 1 Februari 2021.

Peringatan Schraner Burgener datang selama panggilan telepon Senin kemarin dengan wakil kepala junta Soe Win, kata seorang juru bicara PBB.

Utusan khusus itu menekankan bahwa pemadaman internet "merusak prinsip inti demokrasi".

Tak hanya warga biasa, mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri juga turut bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil di kota utama Yangon, Myanmar.

Sebelumnya, otoritas militer mengumumkan hukuman keras bagi mereka yang menentang para pemimpin kudeta.

Junta mengatakan pihaknya menggulingkan para pemimpin terpilih, termasuk juru kampanye demokrasi lama, Aung San Suu Kyi, karena dugaan kecurangan dalam pemilih umum.

Simak video pilihan di bawah ini:

Dewan Keamanan PBB angkat bicara soal kudeta Myanmar. DK PBB meminta junta militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya dibebaskan.

2 dari 2 halaman

Militer Myanmar Ancam Demonstran Tolak Kudeta Dipenjara 20 Tahun

Kudeta Myanmar, Militer Bebaskan Lebih Dari 23 Ribu Tahanan — Para narapidana berada di atas truk saat pemberian amnesti yang menandai peringatan 74 tahun Hari Persatuan Myanmar di penjara Insein di Yangon, Myanmar(12/2/2021). Pemberian amnesti tersebut dilakukan saat Myanmar ramai mengenai penangkapan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Setelah melakukan kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi, militer Myanmar mengeluarkan ancaman bagi pendemo anti-kudeta. Hukuman 20 tahun penjara berlaku bagi mereka yang menghalang angkatan bersenjata.

Hukuman penjara dan denda juga akan diterapkan pada orang-orang yang dianggap menebar kebencian terhadap para pemimpin kudeta.

Dilansir BBC, aturan hukum itu diumumkan sementara militer mengerahkan kendaraan-kenderaan lapis baja di beberapa kota di Myanmar.

Sejak kudeta 1 Februari, gelombang protes masyarakat Myanmar terus terjadi. Peserta demonstrasi berasal dari generasi muda dan tua yang menolak kudeta militer, serta menuntut agar Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Militer melakukan kudeta karena tidak mampu mengaku kalah saat pemilihan umum pada November 2020. Mereka berkata akan berkuasa selama setahun.

Kondisi Suu Kyi masih ditahan dan direncanakan baru bebas pada 17 Februari mendatang. Ia akan disidang secara online di Nay Pyi Taw.

Myanmar
Negara
Negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang banyak serta ekonominya yang stabil.
Lihat Selengkapnya
Myanmar
Militer Myanmar
kudeta Myanmar
PBB
Utusan Khusus PBB

Teddy Tri Setio Berty
Author
Raden Trimutia Hatta
Editor

PBB Kirim Utusan ke Myanmar, Sampaikan Protes Keras ke Junta Militer

Begini Kronologi Gadis Remaja Bunuh Bocah 6 Tahun di Jakpus

Jurnalis Liputan6.com Dapat Beasiswa dari Pemerintah Taiwan

Selain Iran, 3 Negara Ini Tengah Meneliti Obat Untuk Virus Corona COVID-19

Simak video pilihan di bawah ini:

Militer Myanmar Ancam Demonstran Tolak Kudeta Dipenjara 20 Tahun

Myanmar

Militer Myanmar

kudeta Myanmar

PBB

Utusan Khusus PBB

22 Desember 1989: Diktator Rumania Nicolae Ceausescu Melarikan Diri Tiga Hari Sebelum Dieksekusi

Tragedi di Pasar Natal Jerman: Korban Tewas Bertambah Jadi 5 Orang, Ratusan Lainnya Terluka

Usai Hamas, Hizbullah, dan Suriah, Israel Kini Menargetkan Iran?

Militer AS Gempur Pusat Penyimpanan Rudal Milik Houthi di Yaman

Israel Tuduh Paus Fransiskus Terapkan Standar Ganda Usai Kritik Kondisi di Gaza

Swedia Akhiri Pendanaan untuk Badan Pengungsi Pengungsi Palestina

Pemberontak Myanmar Klaim Kuasai Markas Militer Utama di Barat

Justin Trudeau Terancam Lengser, Partai NDP Ajukan Mosi Tidak Percaya

Drone Ukraina Hantam Gedung di Kazan Rusia, Tidak Ada Korban Jiwa

Indonesia Desak ICJ Tegaskan Kewajiban Israel terhadap Misi Kemanusiaan PBB di Gaza

22 Desember 1989: Diktator Rumania Nicolae Ceausescu Melarikan Diri Tiga Hari Sebelum Dieksekusi

Bos Amazon Jeff Bezos dan Lauren Sanchez Dilaporkan Akan Menikah di Aspen Sehabis Natal

Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Bournemouth, Sebentar Lagi Tayang di Vidio

Ustadz Das’ad Latif Ungkap Nikmat Besar Menjadi Polisi yang Wajib Disyukuri

Sosiolog UI Sebut Lukisan Yos Suprapto Tak Melanggar Etika dan Masih Relevan

Chery J6 Mulai Dikirim ke Konsumen, Anya Geraldine Jadi Pemilik Pertama

Optimalkan Layanan Nataru, Airnav Indonesia Tambah Petugas di Bandara Soekarno Hatta

Momen Nataru, Dispar Gunungkidul Ajak Masyarakat Kembangkan Wisata Religi

Bangkit dari Kubur, Harry Maguire Kini Punya Masa Depan di Manchester United

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Timah, Hitungan Luas Operasi Tambang Terkait Kerugian Lingkungan Disorot

Amstrong Sembiring Refleksikan Kasus Artis dan Dinamika Hukum Indonesia Sepanjang 2024

6 Khasiat Daun Jambu Biji, Solusi Alami untuk Menurunkan Kolesterol dan Gula Darah

Ibu Kota Taiwan Gunakan Anjing untuk Tingkatkan Keamanan Lingkungan, Bagaimana Caranya?

Pihak Harvey Moeis Pertanyakan Gugatan Jaksa Soal Penghitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

Indonesia Jadi Negara Produsen Kopi Terbesar ke-4 Dunia