Intelijen Korsel Ungkap Hacker Korea Utara Ingin Curi Teknologi Vaksin COVID-19

Korea Utara telah meminta penyediaan vaksin COVID-19 dan diperkirakan akan menerima hampir dua juta dosis vaksin dari AstraZeneca-Oxford pada paruh pertama 2021. 

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (5/2) hal itu disampaikan oleh lembaga insiatif yang memimpin program kesetaraan pembagian vaksin COVID-19 global, COVAX. 

Menurut laporan distribusi sementara COVAX pada Rabu (3/2), fasilitas COVAX akan mendistribusikan 1,99 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Serum Institute of India.

COVAX, yang mengamankan vaksin untuk negara-negara miskin, dipimpin bersama oleh aliansi GAVI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, dan Dana Anak-anak PBB.

Permintaan penyediaan vaksin COVID-19 menandai konfirmasi resmi pertama bahwa Korea Utara telah meminta bantuan internasional, dengan infrastruktur medis negara tersebut yang dipandang kurang memadai untuk menangani wabah besar.

Diketahui bahwa Pyongyang menutup perbatasannya pada akhir Januari 2020 lalu - negara pertama di dunia yang memberlakukan penutupan - dalam upaya melindungi wilayahnya dari Virus Corona COVID-19.

Korea Utara telah lama bersikeras bahwa mereka tidak memiliki kasus infeksi Virus Corona COVID-19, dengan Pemimpin negara itu, Kim Jong-un, mengulangi klaim tersebut pada parade militer besar-besaran pada Oktober 2020 lalu.

Di sisi lain, para ahli berpendapat hal itu tidak mungkin, mengingat virus pertama kali muncul di negara tetangga Korea Utara yaitu China, yang berperan sebagai penyedia utama perdagangan dan bantuannya.

Menurut agen mata-mata Korea Selatan pada November 2020, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan setidaknya eksekusi untuk dua orang, melarang penangkapan ikan di laut dan mengunci Ibu Kota Pyongyang, untuk berjaga-jaga terhadap risiko COVID-19 dan dampak ekonominya.

Penutupan perbatasan, bersama dengan serangkaian bencana alam selama musim panas, memberikan dampak besar bagi ekonomi Korea Utara, yang berada di bawah sanksi yang dipimpin oleh Amerika Serikat.