AS dan Inggris Kembali Kecam Militer Myanmar Atas Pemblokiran Internet Selama Kudeta

Demonstran, dengan mata tertutup, berbaring di jalan untuk memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, pada 16 Februari 2021. (Foto: AP)

Liputan6.com, Yangon - Militer Myanmar kembali menuai kecaman internasional dengan mengajukan dakwaan baru terhadap pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi, ketika para jenderal memutus internet untuk malam ketiga berturut-turut dalam upaya untuk menghentikan gerakan anti-kudeta.

Dalam dua minggu sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dan menjadikannya tahanan rumah di ibukota administratif Naypyidaw, kota-kota besar dan komunitas desa terpencil sama-sama melakukan pemberontakan terbuka, seperti mengutip laman Channel News Asia, Rabu (17/2/2021).

PBB Kirim Utusan ke Myanmar, Sampaikan Protes Keras ke Junta Militer

Militer membenarkan perebutan kekuasaannya dengan menuduh kecurangan pemilih yang meluas dalam pemilihan bulan November lalu di Myanmar yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi.

Setelah penahanannya dalam serangan fajar pada 1 Februari - hari kudeta - dia didakwa di bawah undang-undang impor dan ekspor yang tidak jelas, atas walkie talkie yang ditemukan di rumahnya selama penggeledahan.

Pengacara peraih Nobel itu mengatakan kepada AFP hari Selasa bahwa dia telah dipukul dengan tuduhan kedua, karena melanggar undang-undang manajemen bencana negara itu.

"Dia didakwa berdasarkan pasal 8 undang-undang Ekspor dan Impor dan pasal 25 undang-undang Penanggulangan Bencana Alam juga," kata Khin Maung Zaw kepada AFP.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Dewan Keamanan PBB angkat bicara soal kudeta Myanmar. DK PBB meminta junta militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya dibebaskan.

2 dari 3 halaman

Kecaman Internasional

Kudeta Myanmar, Militer Bebaskan Lebih Dari 23 Ribu Tahanan — Para narapidana berada di atas truk saat pemberian amnesti yang menandai peringatan 74 tahun Hari Persatuan Myanmar di penjara Insein di Yangon, Myanmar(12/2/2021). Pemberian amnesti tersebut dilakukan saat Myanmar ramai mengenai penangkapan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Meskipun tidak jelas bagaimana undang-undang bencana yang diterapkan dalam kasus Aung San Suu Kyi, undang-undang itu telah digunakan terhadap presiden yang digulingkan Win Myint, yang juga ditangkap pada 1 Februari - terkait dengan acara kampanye yang menurut junta melanggar pembatasan terkait Virus Corona COVID-19.

Khin Maung Zaw menambahkan bahwa Aung San Suu Kyi dan Win Myint, yang keduanya belum pernah dihubungi, diharapkan muncul melalui konferensi video selama uji coba pada 1 Maret.

Amerika Serikat mengatakan "terganggu" oleh berita itu, dan memperbarui tuntutan untuk pembebasan Aung San Suu Kyi.

"Kami menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan politik yang ditahan secara tidak adil, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia dan anggota masyarakat sipil lainnya serta untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis," juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan kepada wartawan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga menyuarakan kecamannya, menyebut tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi "dibuat-buat" dan "jelas melanggar hak asasi manusia".

"Kami mendukung rakyat Myanmar dan akan memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta ini dimintai pertanggungjawaban," tweetnya.

3 dari 3 halaman