PBB Panggil Kim Jong-un dengan Gelar Presiden

Pandangan lain menyebut penggunaan "presiden" sesuai dengan usaha-usaha Korea Utara agar tampil sebagai "negara normal" di dunia internasional.

Ada juga yang menyebut perubahan ini untuk membedakan stasus Presiden Kim sebagai kepala negara dan sekretaris jenderal Partai Pekerja yang lebih fokus pada kepartaian.

Bulan lalu, Korut juga mengganti nama Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan.

Langkah tersebut juga dianggap sebagai cara agar Korut dipandang sebagai "negara normal."

Nama formal Korut adalah Republik Rakyat Demokratik Korea, meski demikian Korut adalah negara totalitarian di bawah kekuasaan satu partai dan satu keluarga, yakni dinasti Kim.

Berita terbaru dari Korea Utara yaitu bahwa negara itu meminta penyediaan vaksin COVID-19 dan diperkirakan akan menerima hampir dua juta dosis vaksin dari AstraZeneca-Oxford pada paruh pertama 2021. 

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (5/2) hal itu disampaikan oleh lembaga insiatif yang memimpin program kesetaraan pembagian vaksin COVID-19 global, COVAX.

Menurut laporan distribusi sementara COVAX pada Rabu (3/2), fasilitas COVAX akan mendistribusikan 1,99 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Serum Institute of India.

COVAX, yang mengamankan vaksin untuk negara-negara miskin, dipimpin bersama oleh aliansi GAVI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, dan Dana Anak-anak PBB.

Permintaan penyediaan vaksin COVID-19 menandai konfirmasi resmi pertama bahwa Korea Utara telah meminta bantuan internasional, dengan infrastruktur medis negara tersebut yang dipandang kurang memadai untuk menangani wabah besar.

Diketahui bahwa Pyongyang menutup perbatasannya pada akhir Januari 2020 lalu - negara pertama di dunia yang memberlakukan penutupan - dalam upaya melindungi wilayahnya dari Virus Corona COVID-19.