Diplomat Top AS hingga Australia Serukan Demokrasi Myanmar Usai Kudeta Militer

Secara terpisah pada hari Kamis, Inggris mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada tiga jenderal di Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius setelah terjadinya kudeta militer.

"Kami, bersama sekutu internasional kami akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri luar negeri Dominic Raab.

Washington memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar minggu lalu dan telah mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.

Inggris mengatakan akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar: Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.

Di sisi lain, Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap 16 orang dari militer Myanmar.

Selain itu, pengamanan lebih lanjut sedang diterapkan untuk mencegah bantuan Inggris secara tidak langsung mendukung pemerintah yang dipimpin militer.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi," menurut pernyataan pemerintah.

Kanada mengumumkan sanksi serupa terhadap sembilan pejabat militer Myanmar pada hari Kamis, dengan mengatakan kudeta telah menyebabkan penahanan massal, penggunaan kekuatan dan pembatasan kebebasan demokratis.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan kami menggemakan seruan mereka kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak adil dalam pengambilalihan militer," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Bank Dunia pada hari Kamis mengatakan mengambil sikap "ekstra hati-hati" terhadap keterlibatan di masa depan dengan Myanmar tetapi terus melaksanakan proyek yang ada di sana. 

Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan kepada wartawan bahwa pemberi pinjaman pembangunan multilateral tidak memiliki proyek baru di  Myanmar yang sedang dikerjakan dan akan mencari panduan dari pemegang sahamnya tentang bagaimana untuk bergerak maju. 

Bank tersebut sebelumnya telah mengambil pendekatan hati-hati karena masalah dengan perlakuan Myanmar terhadap Muslim Rohingya, tambahnya.