Meski Tuai Kritik, Malaysia Tetap Deportasi Ribuan Tahanan Myanmar di Tengah Kudeta

Amnesty International, salah satu kelompok yang mengajukan gugatan hukum, mengatakan terus maju dengan pemulangan yang bertentangan dengan putusan itu "tidak manusiawi dan menghancurkan".

"Keputusan yang mengancam nyawa ini telah mempengaruhi kehidupan lebih dari 1.000 orang dan keluarga mereka, dan meninggalkan noda yang tak terhapuskan dalam catatan hak asasi manusia Malaysia," kata Katrina Jorene Maliamauv, direktur eksekutif kelompok itu di kantor Malaysia.

Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan Malaysia telah "mengirim mereka kembali ke tangan junta militer yang dikenal karena menganiaya mereka yang melarikan diri dari negara karena alasan politik".

Kepala imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud telah menawarkan jaminan bahwa tidak ada anggota minoritas Rohingya yang dianiaya - tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar - atau pencari suaka telah dipulangkan.

“Semua yang telah dideportasi setuju untuk kembali atas kemauannya sendiri, tanpa dipaksa,” katanya.

Namun kelompok hak asasi manusia meragukan klaim pihak berwenang tidak ada pencari suaka di antara mereka yang dikirim kembali, karena PBB belum dapat melakukan penilaian yang tepat.

Pihak berwenang sebelumnya mengatakan 1.200 tahanan akan dideportasi, dan tidak jelas mengapa jumlah akhirnya lebih rendah.

Para pejabat bersikeras bahwa mereka yang dikirim kembali telah melakukan pelanggaran seperti melebihi masa berlaku visa mereka, dan deportasi adalah bagian dari program rutin mereka untuk memulangkan migran dari bagian-bagian yang lebih miskin di Asia.

Sekitar 37.000 orang asing dipulangkan tahun lalu. 

Malaysia adalah rumah bagi jutaan migran yang bekerja dengan gaji rendah seperti konstruksi.

Jarang sekali kelompok hak asasi manusia mengajukan gugatan hukum terhadap deportasi.

Tetapi mereka didorong untuk melakukannya oleh kekhawatiran tentang memburuknya situasi hak asasi manusia di Myanmar sejak kudeta, dan bahwa beberapa migran rentan.

Aktivis semakin khawatir sejak pihak berwenang memblokir badan pengungsi PBB untuk mengakses pusat penahanan imigrasi di Malaysia pada 2019.

Ini berarti PBB tidak dapat menilai apakah orang asing adalah migran ekonomi yang mencari pekerjaan atau pencari suaka yang melarikan diri dari penganiayaan dan konflik, yang biasanya diberikan status pengungsi dan hak untuk tetap tinggal di Malaysia.

Dalam kasus terbaru, para tahanan diyakini termasuk anggota minoritas Chin Kristen dan orang-orang dari negara bagian Kachin dan Shan yang dilanda konflik, menurut Lilianne Fan, direktur internasional Yayasan Geutanyoe, yang bekerja dengan para pengungsi.

Sejak merebut kekuasaan pada awal Februari, pihak berwenang di Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha secara bertahap meningkatkan penggunaan kekuatan mereka, dengan tiga pengunjuk rasa anti-kudeta tewas dalam demonstrasi sejauh ini.

Malaysia awalnya menyatakan "keprihatinan serius" atas kudeta tersebut, tetapi hanya beberapa hari kemudian muncul berita bahwa pihaknya telah menerima tawaran dari junta Myanmar untuk mengirim kapal perang untuk memulangkan para tahanan.