Dubes Myanmar kepada Majelis Umum PBB: Kudeta dan Junta Militer Adalah Ilegal

FOTO: Aksi Protes Kudeta Militer Myanmar Terus Berlanjut — Pengunjuk rasa antikudeta duduk di belakang poster dengan gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi selama unjuk rasa di Yangon, Myanmar, Senin (22/2/2021). Meski ada peringatan dari militer Myanmar, peserta demonstrasi tidak gentar. (AP Photo)

Liputan6.com, New York - Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun menghimbau komunitas internasional agar menolak kudeta militer yang terjadi di negaranya.

Ia juga meminta komunitas internasional "menggunakan segala cara yang diperlukan" untuk melindungi rakyat Myanmar.

"Kami komite yang mewakili CRPH (Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluuttaw) meminta PBB, Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional yang bercita-cita untuk membangun masyarakat global yang damai dan beradab untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyat Myanmar,” kata Kyaw Moe Tun, kepada sidang Majelis Umum PBB, seperti dilansir VOA Indonesia, Sabtu (27/2/2021).

Diketahui bahwa CRPH merupakan komite yang mewakili anggota parlemen terpilih dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Berikut Ini:

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Menlu Myanmar di Bangkok, Thailand. Retno menyampaikan pentingnya transisi demokrasi inklusif tanpa kekerasan.

2 dari 3 halaman

Penegasan Dubes Kyaw Moe Tun

Diketahui bahwa protes warga di seluruh Myanmar telah berlangsung setiap harinya sejak militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipil lainnya pada 1 Februari lalu.

Hal itu dilakukan militer dengan mengklaim terjadinya kecurangan yang meluas dalam pemilihan pada November 2020 lalu, yang dimenangkan secara mutlak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Kyaw Moe Tun menyatakan bahwa dirinya mewakili NLD, yang merupakan pemerintah "yang sah dan dipilih dengan semestinya" – bukan para pemimpin militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta.

Ia pun menyebut kudeta sebagai langkah yang ilegal, inkonstitusional dan "tidak dapat diterima di dunia modern ini".

3 dari 3 halaman