Momen Haru Suster Myanmar Menangis dan Bersujud di Depan Polisi Demi Lindungi Demonstran

Para menteri luar negeri ASEAN bersiap mengadakan pertemuan khusus pada Selasa 2 Maret 2021 untuk membahas kudeta dan krisis politik di Myanmar, kata sumber-sumber diplomatik ASEAN pada Jumat 26 Februari 2021.

Ini akan menjadi pertemuan pertama ASEAN sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Sebagian besar negara ASEAN telah menyatakan kesiapan untuk menghadiri pertemuan itu, dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin juga diminta untuk hadir, kata sumber tersebut. 

Pertemuan ini kemungkinan akan menjadi bentuk hibrida dengan beberapa hadir secara langsung dan yang lain bergabung secara virtual karena pandemi virus corona, menurut salah satu sumber.

Pertemuan langsung akan diadakan di Jakarta, di Gedung Sekretariat ASEAN.

Anggota ASEAN yang menghadiri pertemuan itu mungkin memiliki posisi yang berbeda pada penahanan pasca-kudeta Aung San Suu Kyi, serta pemilihan umum baru yang telah dijanjikan militer untuk ditahan setelah keadaan darurat satu tahun.

Di Myanmar, di mana demonstrasi telah diadakan setiap hari untuk menolaj kudeta, beberapa demonstran kritis terhadap pertemuan ASEAN yang melibatkan menteri luar negeri yang ditunjuk oleh junta.

Wunna Maung Lwin juga menjabat sebagai menteri luar negeri di pemerintahan militer yang dipimpin oleh Thein Sein sebelum 2015. Ketika Aung San Suu Kyi berkuasa setelah pemilihan pada tahun 2015, ia mengambil peran menteri luar negeri itu sendiri.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah memimpin upaya lobi untuk pertemuan ASEAN. Dia telah mengunjungi negara-negara anggota lain dalam beberapa minggu terakhir, termasuk Brunei, yang saat ini memegang kursi keketuaan ASEAN, dan Singapura salah satu negara Asia Tenggara yang keras mengkritik junta.

Di Thailand pada Rabu 24 Februari, Retno mengadakan pembicaraan tiga arah dengan rekannya dari Thailand Don Pramudwinai dan menlu utusan junta Myanmar Wunna Maung Lwin.

Pada kabar lain, duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mendesak organisasi itu untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk mengambil tindakan terhadap militer dan "untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat".

Pernyataan yang disampaikan Kyaw Moe Tun di hadapan Majelis Umum PBB di New York pada Jumat (26/2) itu merupakan seruan yang mengejutkan atas nama pemerintah Myanmar yang digulingkan, saat polisi menindak pengunjuk rasa anti junta.

"Kami membutuhkan tindak lanjut sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah, dan untuk memulihkan demokrasi," kata dia kepada 193 anggota Majelis Umum PBB, sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara, Sabtu (27/2/2021).

Menerima tepuk tangan dari anggota Majelis Umum, Kyaw Moe Tun tampak emosional saat membaca pernyataan atas nama sekelompok politisi terpilih yang mewakili pemerintah yang sah dan dipimpin Aung San Suu Kyi.

Menyampaikan kata-kata terakhirnya dalam bahasa Burma, diplomat karier Myanmar itu mengangkat hormat tiga jari dari pengunjuk rasa pro demokrasi dan mengumumkan "tujuan kita akan terwujud".