Sukses

Indonesia Hormati Piagam ASEAN Terkait Kudeta di Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menghormati dasar prinsip non-campur tangan (non-interference) di Piagam ASEAN.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menghormati Piagam ASEAN terkait kudeta di Myanmar. Salah satunya yaitu menghormati dasar prinsip non-campur tangan (non-interference) di Piagam ASEAN. 

"Tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam piagam ASEAN," ujar Menlu Retno Marsudi usai pertemuan dengan para menlu ASEAN, Selasa (2/3/2021). 

"Menghormati prinsip non-interference adalah wajib. Saya yakin tidak ada satu pun anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-interference," lanjutnya. 

Meski demikian, Menlu Retno memberikan imbauan bahwa Piagam ASEAN juga punya prinsip menghormati demokrasi, HAM, serta good governance, dan semua anggota harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut. 

Menlu Retno berkata jika anggota ASEAN gagal mengikuti prinsip-prinsip tersebut, maka cita-cita ASEAN terdampak. 

"Jika ASEAN gagal, Indonesia khawatir ASEAN tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimum pada rakyatnya. Yang berarti cita-cita membangun komunitas ASEAN juga akan terganggu," ucap Menlu Retno. 

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 3 halaman

Minta Bebaskan Tahanan Politik

Menlu Retno menyebut kondisi di Myanmar sudah mengkhawatirkan karena bertambahnya masyarakat yang meninggal dan terluka. Ia meminta agar pasukan keamanan supaya bisa menahan diri.

Hingga kini, gelombang demonstrasi masih terjadi di Myanmar. Militer Myanmar juga tidak kunjung membebaskan Aung San Suu Kyi. 

"Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu. Oleh karena itu, Indonesia mendesak security forces Myanmar untuk menahan diri," ucap Menlu Retno.

Menlu Retno lantas berpesan kepada militer Myanmar agar tahanan politik dilepaskan. Hal itu demi mendukung terjadinya dialog yang demokratis. 

Namun, Menlu Retno tak menyebut nama Suu Kyi.

"Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog. Dalam sejarahnya, saya sampaikan ASEAN selalu mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah," ujar Menlu Retno. 

"Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Dan kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan termasuk melepaskan tahanan politik," ujar Menlu Retno.

3 dari 3 halaman

ASEAN Siap Fasilitasi Dialog

Menlu Retno menegaskan bahwa ASEAN siap untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait di Myanmar. Namun, Menlu Retno tidak menyebut kubu mana saja yang ia maksud. 

"ASEAN siap memfasilitasi dialog tersebut jika diminta," ujar Menlu Retno. 

"Perdamaian, stabilitas, dan kesejhateraan kawasan harus terus dijaga. Rakyat ASEAN telah merasakan perdamaian stabilitas, dan kesejahteraan selama puluhan tahun. Indonesia menekankan bahwa semua negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga situasi ini," ujarnya.

Demi terjadinya dialog, Menlu Retno menyampaikan ekspektasi agar Myanmar mau membuka diri. Dialog tidak akan terjadi jika tak ada respons dari pihak Myanmar.

"It takes two to tango. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak dapat dijalankan jika Myanmar tidak buka pintu bagi ASEAN," tegas Menlu Retno.