ASEAN Desak Myanmar Setop Gunakan Kekerasan Selama Kudeta Militer

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin upaya lobi untuk pertemuan ASEAN. 

Dia telah mengunjungi negara anggota lain dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Thailand, di mana dia mengadakan pembicaraan tiga arah dengan Menlu Thailand Don Pramudwinai dan menteri luar negeri baru Myanmar, pensiunan kolonel militer Wunna Maung Lwin, yang juga melakukan perjalanan ke Thailand.

“Situasi ini memprihatinkan,” ujar Menlu Retno usai pertemuan Selasa (2/3), “Mengkhawatirkan karena semakin banyak warga sipil yang kehilangan nyawa dan luka-luka, mengkhawatirkan karena masih ada penangkapan warga sipil, mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam transisi dari proses demokrasi. "

Dia menyerukan pemulihan demokrasi dan kembali ke keadaan normal. 

“Pertemuan ASEAN ini untuk membahas dan mencari solusi. Namun, dibutuhkan dua orang untuk menari solusi. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan terlaksana jika Myanmar tidak membuka pintunya untuk ASEAN, ”ujarnya.

Singapura dan Malaysia juga mendesak junta militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa negaranya "terkejut" dengan penggunaan kekuatan mematikan Myanmar terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, menyebutnya "dapat dimaafkan".

Dia mengatakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Myanmar akan menyebabkan konsekuensi serius bagi negara itu dan kawasan itu. Dia mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, dengan mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk memulai negosiasi dan kembali ke jalur transisi demokrasi.

Meskipun ASEAN telah lama beroperasi dengan prinsip non-campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing dan keputusannya dibuat berdasarkan konsensus, Balakrishnan mengatakan kelompok tersebut dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kembalinya Myanmar ke keadaan normal.

Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein juga mendesak ASEAN untuk memainkan peran yang lebih proaktif dan mengatakan Malaysia memandang pengambilalihan militer sebagai kemunduran transisi demokrasi Myanmar dalam dekade terakhir. Dia mendesak militer untuk menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

“Sangat penting bahwa ASEAN memimpin diskusi yang tulus dan terlibat secara konstruktif dengan Myanmar dan semua pemangku kepentingan untuk menunjukkan bahwa ASEAN efektif sebagai pengelompokan regional yang kohesif,” katanya menjelang pertemuan tersebut.

Delegasi Filipina mengatakan, "Seruan kami adalah untuk kembali sepenuhnya ke keadaan yang ada sebelumnya," menambahkan bahwa langkah pertama adalah pembebasan segera Aung San Suu Kyi, diikuti dengan dialog.