ASEAN Desak Myanmar Setop Gunakan Kekerasan Selama Kudeta Militer

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar — Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)

Liputan6.com, Yangon - Menteri luar negeri Asia Tenggara mendesak penghentian penggunaan kekerasan dan dimulainya pembicaraan tentang solusi damai di Myanmar, di mana militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dan meningkatkan penggunaan penangkapan massal sekaligus kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai.

Diplomat tertinggi Myanmar memberi pengarahan kepada menteri luar negeri lainnya dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara selama konferensi video pada Selasa 2 Maret, sesuai dengan agenda pertemuan tersebut.

Melansir Channel News Asia, Rabu (3/3/2021), itu adalah pertemuan pertama para menteri luar negeri dari 10 negara anggota ASEAN sejak kudeta 1 Februari, ketika militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

Brunei, yang memimpin ASEAN tahun ini, telah mengusulkan agar pernyataan bersama dikeluarkan setelah pertemuan tersebut. Namun para menteri rupanya gagal menyepakati deklarasi, dan Brunei mengeluarkan pernyataan ketuanya sendiri.

“Kami menyatakan keprihatinan kami atas situasi di Myanmar dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari memicu kekerasan lebih lanjut, dan untuk semua pihak untuk menahan diri sebaik mungkin serta fleksibilitas. Kami juga meminta semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, melalui dialog yang konstruktif," kata pernyataan itu.

Ia juga mengatakan para menteri "mendengar seruan" untuk pembebasan tahanan politik dan utusan khusus PBB untuk Myanmar untuk memainkan peran mediasi, tanpa mengidentifikasi siapa yang membuat proposal tersebut.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Menlu Myanmar di Bangkok, Thailand. Retno menyampaikan pentingnya transisi demokrasi inklusif tanpa kekerasan.

2 dari 4 halaman

Menlu Retno Marsudi Pimpin Pertemuan

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi saat menghadiri press briefing virtual yang digelar oleh Kemlu RI pada Sabtu (12/9/2020).( Photo credit: Kementerian Luar Negeri RI)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin upaya lobi untuk pertemuan ASEAN.

Dia telah mengunjungi negara anggota lain dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Thailand, di mana dia mengadakan pembicaraan tiga arah dengan Menlu Thailand Don Pramudwinai dan menteri luar negeri baru Myanmar, pensiunan kolonel militer Wunna Maung Lwin, yang juga melakukan perjalanan ke Thailand.

“Situasi ini memprihatinkan,” ujar Menlu Retno usai pertemuan Selasa (2/3), “Mengkhawatirkan karena semakin banyak warga sipil yang kehilangan nyawa dan luka-luka, mengkhawatirkan karena masih ada penangkapan warga sipil, mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam transisi dari proses demokrasi. "

Dia menyerukan pemulihan demokrasi dan kembali ke keadaan normal.

“Pertemuan ASEAN ini untuk membahas dan mencari solusi. Namun, dibutuhkan dua orang untuk menari solusi. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan terlaksana jika Myanmar tidak membuka pintunya untuk ASEAN, ”ujarnya.

Singapura dan Malaysia juga mendesak junta militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan.

3 dari 4 halaman

Tanggapan Menlu Singapura dan Malaysia

Polisi tangkap pengunjuk rasa anti kudeta militer Myanmar — Polisi menangkap jurnalis Myanmar Now Kay Zon Nwe saat unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Sabtu (27/2/2021). Negara itu diguncang gelombang protes pro-demokrasi sejak kudeta militer Myanmar menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. (Ye Aung THU/AFP)

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa negaranya "terkejut" dengan penggunaan kekuatan mematikan Myanmar terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, menyebutnya "dapat dimaafkan".

Dia mengatakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Myanmar akan menyebabkan konsekuensi serius bagi negara itu dan kawasan itu. Dia mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, dengan mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk memulai negosiasi dan kembali ke jalur transisi demokrasi.

Meskipun ASEAN telah lama beroperasi dengan prinsip non-campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing dan keputusannya dibuat berdasarkan konsensus, Balakrishnan mengatakan kelompok tersebut dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kembalinya Myanmar ke keadaan normal.

Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein juga mendesak ASEAN untuk memainkan peran yang lebih proaktif dan mengatakan Malaysia memandang pengambilalihan militer sebagai kemunduran transisi demokrasi Myanmar dalam dekade terakhir. Dia mendesak militer untuk menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

“Sangat penting bahwa ASEAN memimpin diskusi yang tulus dan terlibat secara konstruktif dengan Myanmar dan semua pemangku kepentingan untuk menunjukkan bahwa ASEAN efektif sebagai pengelompokan regional yang kohesif,” katanya menjelang pertemuan tersebut.

Delegasi Filipina mengatakan, "Seruan kami adalah untuk kembali sepenuhnya ke keadaan yang ada sebelumnya," menambahkan bahwa langkah pertama adalah pembebasan segera Aung San Suu Kyi, diikuti dengan dialog.

4 dari 4 halaman

Infografis Kudeta Militer di Myanmar:

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)

Myanmar
Negara
Negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang banyak serta ekonominya yang stabil.
Lihat Selengkapnya
Myanmar
ASEAN
Organisasi
ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations.
Lihat Selengkapnya
ASEAN
kudeta
kudeta militer
Kudeta Militer Myanmar
Kudeta Militer di Myanmar