Negara Asia Dinilai Lambat Lakukan Vaksinasi COVID-19, Apa Penyebabnya?

Ada upaya untuk meningkatkan akses vaksin COVID-19 di seluruh Asia, dua di antaranya perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama adalah COVAX, kemitraan bersama antara WHO, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) dan Gavi, Aliansi Vaksin (GAVI).

Tujuannya adalah untuk mengembangkan, membeli, dan memasok vaksin COVID-19 untuk memberikan akses yang lebih adil, dengan tujuan memvaksinasi 1,8 miliar orang (atau 20 persen dari populasi di negara bagian berpenghasilan rendah yang menjadi targetnya) pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan rencana ini, negara-negara Asia Tenggara harus menerima 695 juta dosis vaksin pada akhir tahun, mencakup sekitar setengah dari populasi di kawasan itu.

COVAX mewakili kolaborasi global untuk melawan nasionalisme vaksin dan memperluas ketersediaan vaksin. Selama sebagian besar dunia tidak memiliki akses ke vaksin COVID-19, pandemi akan terus mengancam dunia.

Hampir setiap negara di dunia telah menandatangani rencana COVAX, memberikan dorongan kuat pada legitimasinya dan memperkuat saling ketergantungan yang melekat dalam memerangi pandemi global.

Terlepas dari optimisme ini, COVAX menghadapi tiga tantangan serius yang dapat membatasi efektivitasnya bagi negara-negara Asia.

Pertama, kurangnya sumber keuangan. Meskipun sejauh ini telah mengumpulkan US $ 6 miliar, para pemimpin COVAX memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya US $ 2 miliar lagi untuk mencapai tujuannya.

Pengumuman baru-baru ini dari Presiden AS Joe Biden tentang kontribusi sebesar US $ 4 miliar untuk COVAX akan memberikan dorongan yang signifikan.

Kedua, inisiatif perlu mengatasi rintangan logistik yang serius - mengangkut dosis dengan cepat, mempertahankan persyaratan penyimpanan dingin, melatih cukup pekerja medis untuk mengelola vaksin dan melakukan kampanye informasi publik.

Akhirnya, beberapa negara kaya merundingkan kesepakatan mereka sendiri dengan produsen vaksin, melompati antrian dengan menawarkan untuk membayar lebih. Dengan melakukan itu, mereka menghindari COVAX dan meningkatkan jumlah waktu di mana negara lain harus menunggu dosisnya.

Upaya kedua adalah diplomasi vaksin, khususnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah India dan China. Diplomasi vaksin mengacu pada pemerintah yang memberikan akses vaksin kepada negara lain sebagai bagian dari strategi untuk membangun niat baik secara internasional.

India, yang merupakan rumah bagi 60 persen dari kapasitas produksi vaksin dunia, dan China, yang telah mengembangkan setidaknya dua vaksin COVID-19, keduanya siap untuk menyediakan dosis bagi negara tetangga mereka di Asia dan telah melakukan program agresif untuk dilakukan. begitu.

Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan negara kaya lainnya yang membeli stok vaksin yang ada, dan merupakan bagian dari upaya bersama oleh kedua negara untuk membangun aliansi dengan mitra regional.

India memberikan vaksin COVID-19 gratis ke Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka - ketiganya mengalami hubungan yang tegang dengan pemerintah India dalam beberapa tahun terakhir.

China menyediakan vaksinnya secara gratis di Sri Lanka, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai bagian dari Health Silk Road Initiative.

Keuntungan nyata bagi negara-negara Asia dari upaya diplomasi vaksin ini adalah bahwa mereka memungkinkan lebih banyak orang - terutama orang yang harus menunggu bertahun-tahun - untuk mendapatkan akses terhadap vaksin.

Ini akan menopang upaya sukses yang telah dilakukan oleh banyak negara bagian ini untuk membatasi penyebaran COVID-19.

Tetapi satu tantangan utama adalah bagaimana negara penerima menavigasi ketegangan geopolitik yang membantu meningkatkan diplomasi vaksin India dan China. Kedua negara telah berusaha menggunakan vaksin untuk menjilat mitra regional, membangun kembali hubungan diplomatik yang rusak, dan menangkal langkah diplomatik oleh negara lain.

Hal ini dapat memiliki dampak kebijakan luar negeri yang luas bagi negara-negara penerima, terutama jika China dan India “berjanji berlebihan dan kurang memberikan”.

Ada juga pertanyaan tentang keengganan China untuk membagikan data yang akurat dan lengkap tentang kemanjuran vaksinnya, sehingga menimbulkan kecurigaan tentang motivasinya.

Tantangan lainnya berakar pada politik dalam negeri India dan China.

Kedua negara menyediakan vaksin untuk negara lain pada saat kampanye vaksinasi internal mereka sendiri dalam keadaan baru lahir, situasi yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang mengapa Beijing dan New Delhi tidak memprioritaskan warganya sendiri.

Karena negara-negara Asia sebagian besar telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani COVID-19, mereka mungkin tidak menghadapi tekanan langsung yang sama untuk melancarkan kampanye vaksinasi yang meluas.

Tetapi kenyataan itu seharusnya tidak menyembunyikan ketidaksetaraan yang mencolok seputar akses ke vaksin COVID-19 dan kebutuhan untuk mengatasinya.