Aktivitas Dagang Militer Myanmar di Blokir AS Sebagai Bentuk Sanksi

Kedua perusahaan besar yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - termasuk di antara yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan perumahan.

Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan Amerika yang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.

Yadanar Maung, juru bicara kelompok itu, memuji tindakan itu tetapi mendesak lebih banyak, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela bagi militer dan pasukan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan".

"Langkah-langkah komprehensif dan terarah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer mengatur tindakan brutal mereka," katanya.

Tetapi langkah-langkah itu diperkirakan memiliki dampak terbatas karena AS yang mengirim sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas tersebut bukan importir utama.

"Volume perdagangannya kecil sehingga dampaknya tidak besar," kata William Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS.

"Dampak yang lebih besar adalah mengejar aset keuangan para pemimpin militer kudeta," sebutnya.

Menurut Reinsch, daftar itu "akan mempersulit entitas tersebut untuk mendapatkan teknologi yang akan memperkuat militer dan pihak lain yang mungkin mereka inginkan".

Sejauh ini, pemerintah AS belum memberikan sanksi terberatnya terhadap konglomerat militer, yang akan memblokir semua transaksi dengan warga AS dan mengeluarkan perusahaan yang ditunjuk dari sistem perbankan AS.