Australia Setop Kerja Sama dengan Militer Myanmar Akibat Kudeta

Potret Polisi Myanmar Pukuli Pengunjuk Rasa — Tentara dan polisi berkumpul di jalan ketika pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon (6/3/2021). (AFP Photo)

Liputan6.com, Jakarta- Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan militer Myanmar.

Hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.

Keputusan itu datang di tengah tindakan keras oleh militer Myanmar terhadap protes besar-besaran yang menolak kudeta sejak Januari lalu.

Dikutip dari Channel News Asia, Senin (8/3/2021) Australia juga akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Rohingya dan etnis minoritas lainnya, kata Payne dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam (7/3).

"Kami akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," jelas Payne.

Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.

Selain pemberhentian kerja sama dengan militer, Australia juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Berikut Ini:

Dewan Keamanan PBB angkat bicara soal kudeta Myanmar. DK PBB meminta junta militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya dibebaskan.

2 dari 3 halaman

Warga Australia Desak Pemerintah Tindak Tegas Kudeta di Myanmar

Puluhan Pengunjuk Rasa Tewas dalam Bentrokan di Myanmar — Para pengunjuk rasa, seperti yang terlihat melalui jendela, mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon 28/2/2021). Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. (AFP/ Ye Aung Thu)

Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney selama akhir pekan, mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta di Myanmar.

Diketahui bahwa Myanmar tengah menghadapi kericuhan setelah militer mengambil alih kendali negara itu dan menahan para pemimpin terpilih, dengan protes harian yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 50 orang.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.

Sementara itu, serikat pekerja utama Myanmar telah meminta anggotanya untuk menutup ekonomi mulai Senin (8/3), karena telah menyaksikan salah satu hari demonstrasi terbesar.

3 dari 3 halaman