Polisi Myanmar Pilih Melarikan Diri Lantaran Tak Tega Tembak Mati Demonstran

Deskripsi kejadian serupa terjadi pula kepada polisi di Mizoram pada 1 Maret oleh kopral polisi Myanmar lainnya, dan tiga polisi yang menyeberang ke India, menurut dokumen internal polisi rahasia yang dilihat oleh Reuters.

Dokumen tersebut ditulis oleh petugas polisi Mizoram dan memberikan rincian biografi dari keempat orang tersebut dengan penjelasan mengapa mereka melarikan diri. Itu tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

"Karena Gerakan Pembangkangan Sipil mendapatkan momentum dan protes yang diadakan oleh pengunjuk rasa anti-kudeta di berbagai tempat, kami diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa," kata mereka dalam pernyataan bersama kepada polisi Mizoram.

“Dalam skenario seperti itu, kami tidak punya nyali untuk menembak rakyat kami sendiri yang merupakan demonstran damai,” kata mereka.

Militer Myanmar, yang menahan anggota pemerintah terpilih negara itu dan melancarkan kudeta pada 1 Februari, tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

Militer mengatakan mereka bertindak dengan menahan diri dalam menangani apa yang disebutnya sebagai demonstrasi oleh "pengunjuk rasa yang huru hara", yang dituduhnya menyerang polisi dan merusak keamanan dan stabilitas nasional.

Kasus Tha Peng adalah salah satu kasus pertama yang dilaporkan media tentang polisi yang melarikan diri dari Myanmar setelah tidak mematuhi perintah dari pasukan keamanan militer.

Protes harian terhadap kudeta sedang dilakukan di seluruh negeri dan pasukan keamanan telah menindak. 

Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan hampir 2.000 ditahan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok advokasi, yang telah melacak penangkapan sejak kudeta tersebut.

Reuters belum dapat mengkonfirmasi angka tersebut secara independen.

Di antara tahanan tersebut adalah peraih Nobel Aung San Suu Kyi, yang memimpin pemerintahan terpilih.

Sekitar 100 orang dari Myanmar, kebanyakan polisi dan keluarga mereka, telah melintasi perbatasan ke India sejak protes dimulai, menurut seorang pejabat senior India.

Beberapa telah berlindung di distrik Champhai Mizoram yang berbatasan dengan Myanmar, di mana Reuters mewawancarai tiga warga negara Myanmar yang mengatakan mereka pernah bertugas sebagai polisi.

Selain kartu identitasnya, Tha Peng menunjukkan foto tak bertanggal dirinya yang mengenakan seragam polisi Myanmar. Dia mengatakan dia bergabung dengan kepolisian sembilan tahun lalu.

Tha Peng mengatakan, menurut aturan polisi, pengunjuk rasa harus dihentikan dengan peluru berlapis karet atau ditembak di bawah lutut. Reuters tidak dapat memverifikasi kebijakan polisi.

Tapi dia diberi perintah oleh atasannya untuk "menembak sampai mereka mati," tambahnya.

Ngun Hlei, yang mengaku ditempatkan sebagai polisi di Kota Mandalay, mengaku juga mendapat perintah untuk menembak. Dia tidak memberikan tanggal, atau menentukan apakah perintah itu adalah menembak untuk membunuh. Dia tidak memberikan rincian korban apapun.

Petugas berusia 23 tahun itu juga hanya memberikan sebagian dari nama lengkapnya dan membawa KTP.

Tha Peng dan Ngun Hlei mengatakan mereka yakin polisi bertindak atas perintah militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw. Mereka tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataan mereka.

Empat polisi Myanmar lainnya setuju dengan pernyataan itu, menurut dokumen rahasia polisi.

“... militer menekan pasukan polisi yang kebanyakan adalah polisi untuk menghadapi orang-orang,” kata mereka.

Ngun Hlei mengatakan dia ditegur karena tidak mematuhi perintah dan dipindahkan. Dia mencari bantuan dari aktivis pro-demokrasi online dan melakukan perjalanan darat ke desa Vaphai Mizoram pada 6 Maret.

Perjalanan ke India menghabiskan biaya sekitar 200.000 kyat Myanmar (Rp 2 juta), kata Ngun Hlei.

Meskipun dijaga oleh pasukan paramiliter India, perbatasan India-Myanmar memiliki “rezim pergerakan bebas”, yang memungkinkan orang untuk menjelajah sejauh beberapa mil ke wilayah India tanpa memerlukan izin perjalanan.

Dal yang berusia dua puluh empat tahun mengatakan dia telah bekerja sebagai polisi Myanmar di kota pegunungan Falam di barat laut Myanmar. Reuters melihat foto identitas polisinya dan memverifikasi nama tersebut.

Pekerjaannya sebagian besar bersifat administratif, termasuk membuat daftar orang-orang yang ditahan oleh polisi. Tetapi ketika protes membengkak setelah kudeta, dia mengatakan dia diperintahkan untuk mencoba menahan pengunjuk rasa perempuan, di mana hal tersebut merupakan sebuah perintah yang dia tolak.

Khawatir dipenjara karena berpihak pada para pengunjuk rasa dan gerakan pembangkangan sipil mereka, dia mengatakan dia memutuskan untuk melarikan diri dari Myanmar.

Ketiganya mengatakan bahwa ada dukungan substansial bagi para pengunjuk rasa di dalam kepolisian Myanmar.

"Di dalam kantor polisi, 90 persen mendukung pengunjuk rasa tetapi tidak ada pemimpin yang mempersatukan mereka," kata Tha Peng, yang meninggalkan istri dan dua putrinya yang masih kecil, di mana salah satunya berusia enam bulan.

Mengikuti jejak orang lain yang telah menyeberang dalam beberapa hari terakhir, ketiganya tersebar di sekitar Champhai dan didukung oleh jaringan aktivis lokal. 

Saw Htun Win, wakil komisaris distrik Falam Myanmar minggu lalu menulis kepada pejabat tinggi pemerintah Champhai, Wakil Komisaris Maria CT Zuali, meminta delapan polisi yang telah memasuki India untuk dikembalikan kepada mereka “untuk menjaga hubungan persahabatan antara kedua negara tetangga.”

Zuali membenarkan bahwa dia telah menerima surat itu, yang salinannya telah dilihat oleh Reuters.

Zoramthanga, kepala menteri Mizoram, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahannya akan menyediakan makanan sementara dan tempat berlindung bagi mereka yang melarikan diri dari Myanmar, tetapi menunggu pemerintah federal India untuk mengambil keputusan tentang repatriasi.

Tha Peng mengatakan bahwa meskipun dia merindukan keluarganya, dia takut kembali ke Myanmar.

"Saya tidak ingin kembali," katanya sambil duduk di kamar di lantai pertama yang menghadap ke perbukitan hijau yang membentang ke Myanmar.