Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris melakukan perjalanan di dalam negeri sebagai bagian dari apa yang disebut lawatan "Help is here".
Lawatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan paket stimulus ekonomi sebesar US$ 1,9 triliun yang minggu lalu ditandatangani menjadi undang-undang.
Paket bantuan yang disebut-sebut sebagai salah satu langkah anti-kemiskinan terbesar dalam beberapa dekade itu, mencakup bantuan stimulus $1.400 untuk kebanyakan warga Amerika Serikat dan potongan pajak baru $3.600 per anak untuk orang tua mereka.
Advertisement
Dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (16/3/2021) tidak seorangpun dari anggota Partai Republik menyetujui paket tersebut, dengan alasan terlalu besar dan tidak fokus.
Senator Partai Republik dari Wyoming, John Barrasso kepada jaringan televisi ABC mengatakan, "Partai Republik ingin memastikan warga bisa mendapat vaksinasi, anak-anak kembali ke sekolah, warga kembali bekerja; tetapi kami tidak akan mendukung Partai Demokrat karena mereka mencoba mengeksploitasi krisis. "
Â
Â
Saksikan Video Berikut Ini:
Respon Warga AS
Â
Partai Demokrat mengatakan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat mendukung paket bantuan tersebut.
Jajak pendapat oleh CNN, misalnya, mendapati 61 persen responden mendukung bantuan tersebut.
Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang Demokrat, mengatakan kurangnya dukungan dari Partai Republik hanya terjadi di Washington.
"Dipastikan semua negara bagian dan komunitasnya akan mendapat manfaat dari ini, dan mereka tidak akan mengeluh tentang hal itu di negara bagian mereka," jelasnya.
Sementara Biden dan Harris mengunjungi daerah-daerah AS, Washington berselisih mengenai penanganan gelombang migran di perbatasan selatan AS.
Situasi di perbatasan tersebut telah menyebabkan beberapa anggota Partai Republik menuduh pembatalan langkah-langkah imigrasi yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump oleh Biden menyebabkan lonjakan tersebut.
Sebaliknya Partai Demokrat menuduh bahwa kebijakan Trump lah yang menyebabkan situasi yang sekarang terjadi.
Advertisement