Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Korupsi dari Militer Myanmar

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa 19 September 2017 akhirnya bicara ke dunia soal krisis di Rakhine yang memicu eksodus massal warga Rohingya ke Bangladesh (AP Photo/Aung Shine Oo)

Liputan6.com, Yangon- Pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi akan menghadapi dakwa dengan tuduhan korupsi dari junta militer negara tersebut.

Dakwa tersebut adalah keputusan yang dikecam oleh pengacara Aung San Suu Kyi sebagai "tidak berdasar dan tidak logis".

Diketahui bahwa rezim militer baru telah mengeluarkan beberapa tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi sejak ia ditahan bersama pejabat politik Myanmar pada Februari lalu.

Tuduhan itu termasuk kepemilikan walkie-talkie tanpa izin dan melanggar pembatasan Virus Corona.

Pada Rabu malam (17/3), penyiar militer Myawady menayangkan sebuah video yang menunjukkan seorang pengusaha Myanmar yang mengaku menerima suap sebesar US $550.000 selama beberapa tahun.

Maung Weik mengungkapkan bahwa ia telah menyumbangkan uang kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk bisnisnya.

"Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi," sebut seorang penyiar selama siaran, seperti dilansir AFP, Kamis (18/3/2021).

Saksikan Video Berikut Ini:

Dewan Keamanan PBB angkat bicara soal kudeta Myanmar. DK PBB meminta junta militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya dibebaskan.

2 dari 3 halaman

Pengacara Aung San Suu Kyi Bantah Tuduhan Korupsi

Diketahui bahwa tuduhan korupsi ini bukan tuduhan pertama yang dijatuhkan kepada Aung San Suu Kyi.

Pekan lalu, seorang juru bicara militer mengatakan bahwa seorang kepala menteri Myanmar yang kini sedang ditahan telah mengakui menerima suap sebesar US$ 600.000 dan lebih dari 10 kilogram emas batangan.

"Tuduhan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal," kata pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, kepada AFP.

"Aung San Suu Kyi mungkin memiliki kekurangan ... tapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya," tegasnya,

Disebutkannya juga kebanyakan orang di Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut.

Myanmar telah menghadapi serangkaian protes terhadap kudeta pada Februari 2021, dengan ratusan ribu pengunjuk rasa yang membanjiri jalan-jalan untuk menuntut kembalinya demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Militer telah membenarkan kudeta tersebut dengan mengklaim terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 lalu yang dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi.

Pasukan keamanan juga semakin meningkatkan kekerasannya terhadap para demonstran.

Kelompok pemantau lokal, Assistance Association for Political Prisoners telah melaporkan kasus pembunuhan terhadap lebih dari 210 orang dalam tindakan kekerasan di seluruh Myanmar.

3 dari 3 halaman