Tokyo Berikan Sertifikat Keluarga ke Anak Pasangan LGBT

Pengadilan di Jepang memutuskan bahwa kebijakan pemerintah melarang pernikahan sesama jenis adalah tidak konstitusional. Kasus ini dibawa ke meja hijau setelah tiga pasangan LGBT di Hokkaido tak bisa mendaftarkan status pernikahan.

Kyodo melaporkan keputusan itu diambil oleh pengadilan di Distrik Sapporo, Hokkaido, pada Rabu (17/3). Tiga pasangan itu terdiri atas dua pasangan gay dan satu lesbian. 

Meski demikian, pengadilan menolak memberikan ganti rugi sebesar 1 juta yen (Rp 132 juta) kepada para pasangan sebagai uang beban psikologis.

Kasus ini adalah bagian dari pelaporan di Tokyo, Osaka, dan Nagoya pada 14 Februari 2019. Ada 13 pasangan sesama jenis yang menggugat di pengadilan.

Pada September 2019, tiga pasangan sesama jenis melakukan hal serupa di Fukuoka

Inti dari gugatan itu adalah penafsiran pernikahan di Pasal 24 di Konstitusi Jepang.

Pasal itu menyebut bahwa pernikahan berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua jenis kelamin, dan dipertahankan berdasarkan kerja sama setara antara suami dan istri.

Hingga kini, Jepang baru memberikan kepastian hukum bagi pasangan sesama jenis di level lokal. Hal itu mencakup daerah metropolitan seperti Tokyo, Osaka, hingga Kyoto.

Menjelang Olimpiade Tokyo 2021, Human Rights Watch (HRW) meminta agar pemerintah Jepang segera mengajukan perlindungan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, salah satu tujuannya demi melindungi atlet LGBT sesuai standar internasional.