Akankah Jepang Memiliki Kaisar Perempuan?

Perdebatan tentang kaisar wanita sudah muncul pada 2005 di era pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Sayang, perbedatan itu redup ketika Pangeran Hisahito lahir pada September 2006.

Perdana Menteri Yoshiko Noda pada 2012 juga sempat mengajukan proposal agar anggota perempuan boleh meneruskan garis keturunan kekaisaran, bahkan setelah mereka menikah dengan rakyat biasa.

Proposal itu juga layu sebelum berkembang karena pemerintahan Noda digantikan oleh Shinzo Abe.

Pada sejarahnya, Jepang memiliki total delapan kaisar perempuan antara abad keenam dan abad ke-18. Namun, mereka berasal dari garis keturunan laki-laki.

Berdasarkan survei Kyodo pada musim semi 2020, sebanyak 85 persen responden mendukung adanya kaisar perempuan.

Selain itu, 79 persen juga mendukung adanya kaisar di garis keturunan perempuan.

Pemerintahan PM Yoshihide Suga juga dianggap kurang berminat terkait masalah kekaisaran, dan ia hati-hati terkait perubahan besar.

Ketika tahun lalu, pemerintah secara tidak resmi mengadakan dengar pendapat terkait isu ini, ada beberapa pihak yang menolak ide kaisar perempuan atau kaisar dari keturunan perempuan, sebab itu dianggap bisa menghancurkan tradisi Jepang.

Ada pula pakar yang menyarankan untuk mengadopsi beberapa anggota cabang keluarga kaisar yang meninggalkan status mereka setelah Perang Dunia II berakhir.

UU Kekaisaran di Jepang melarang adopsi ke keluarga kaisar. Namun, kelompok konservati dari Partai Demokrat Liberal mendukung gagasan adopsi.