China Dituduh Ingin Menggoyah Demokrasi Hong Kong dengan Merombak Sistem Pemilu

Liputan6.com, Hong Kong - Perombakan sistem pemilihan Hong Kong oleh China dipandang sebagai momen untuk memperkuat Beijing di kota dan menggoyah demokrasi di wilayah bekas koloni Inggris tersebut, kata sejumlah pengamat.

Perubahan terbaru memastikan bahwa hanya "patriot" yang setia kepada daratan dapat berakhir di posisi kekuasaan. Bagi mereka yang berharap Hong Kong mungkin bergerak menuju demokrasi yang lebih besar, rasanya hal itu adalah mustahil.

AS, Australia, dan negara-negara Eropa mengutuk tindakan China, tetapi telah lebih sulit untuk mengukur reaksi di Hong Kong itu sendiri. Banyak orang tidak ingin bicara lagi.

Bahkan, selama beberapa tahun terakhir menjadi semakin sulit untuk membuat orang-orang biasa berbicara pikiran mereka tentang hubungan kota dengan daratan.

Lee Jonghyuk, seorang asisten profesor di Nanyang Technological University Singapura, mengatakan kepada BBC bahwa topik pembicaraan yang sensitif akan "secara alami musnah" dalam keadaan seperti ini.

"Orang-orang akan menyensor diri mereka sendiri, dan ini disengaja," katanya, seperti dikutip dari BBC, Minggu (4/4/2021).

"Kemungkinan besar, Partai Komunis Tiongkok akan menghancurkan kepercayaan sosial di antara warga negara dengan memberi insentif kepada lebih banyak orang di jalan untuk melaporkan kritik kepada pemerintah."

Politisi oposisi - mereka yang paling terpengaruh langsung oleh perubahan - masih berbicara, setidaknya untuk saat ini. Perubahan itu akan menempatkan Hong Kong "20 tahun yang ganjil kembali," memperingatkan Lo Kin-hei, ketua oposisi Partai Demokrat.

Dia mengatakan kepada BBC bahwa setiap kemajuan selama dua dekade terakhir pada dasarnya telah dihapus oleh Beijing.

"Kami tahu bahwa ruang bagi kami untuk berpartisipasi jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, dan kami tahu bahwa sangat sulit untuk melewati sistem pemeriksaan," katanya, merujuk pada sistem yang di masa depan akan memutuskan siapa yang dapat mencalonkan diri.

Bendahara partai Lo Kin-hei, Ramon Yuen Hoi-man, mengatakan bahwa kepemimpinan China "menginjak-injak demokrasi" dan melanggar visi hak pilih universal yang dieja dalam konstitusi kota, Undang-Undang Dasar.

Lo Kin-hei dan pasukan pro-demokrasi lainnya sekarang menghadapi diskusi yang sulit tentang apakah mereka akan terus berpartisipasi dalam pemilihan "atau apakah kita akan pergi dengan cara lain".

Profesor Lee, dari Nanyang Technological University, mengatakan mungkin tidak ada jalan yang tersisa untuk pengaruh politik atau publik.

"Saya pikir sudah terlambat," katanya. "Kepemimpinan China tidak akan pernah menyerah kepada publik. Itu tidak akan pernah mengembalikan keputusan mereka bahkan dengan tekanan internasional."

Simak video pilihan berikut: