Inggris Evaluasi Rencana Pembukaan Perjalanan Internasional Usai Lockdown Dilonggarkan

Liputan6.com, London - Pub dan restoran yang melayani di luar dapat dibuka kembali sesuai rencana pada Senin (12/4), bersama dengan toko-toko non-esensial, pusat kebugaran dan penata rambut, karena penguncian Inggris semakin berkurang.

Hal ini seiring dengan pelonggaran lockdown di Inggris selama masa pandemi COVID-19.

Namun, Boris Johnson mendesak agar masyarakat tetap berhati-hati, dengan mengatakan: "Kita tidak bisa berpuas diri."

Berbicara di Downing Street, perdana menteri juga mengatakan pemerintah "berharap" perjalanan internasional dapat dilanjutkan pada tahap pelonggaran lockdown berikutnya pada 17 Mei, tetapi memperingatkan terhadap efek gelombang virus corona di negara lain.

Hal tersebut terjadi ketika pemerintah telah menerbitkan pembaruan pada serangkaian ulasan ke dalam paspor Covid, pengembalian acara massal yang aman, perjalanan internasional, dan aturan jarak sosial.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengatakan belum dapat memastikan perjalanan internasional dapat dilanjutkan pada 17 Mei "mengingat keadaan pandemi di luar negeri", dan menyarankan orang untuk tidak memesan perjalanan liburan musim panas di luar negeri "sampai gambarannya lebih jelas".

Ini juga menegaskan rincian lebih lanjut tentang sistem "lampu lalu lintas" berbasis risiko untuk perjalanan luar negeri akan diterbitkan dalam sebuah laporan akhir pekan ini.

Terkait sertifikasi status Covid, surat kabar Inggris mengatakan ini bisa memiliki peran penting untuk dimainkan baik di dalam negeri maupun internasional dan "kemungkinan akan menjadi ciri hidup kita" sementara pandemi terus berlanjut.

Skema sertifikasi dapat mencatat apakah orang telah divaksinasi, baru-baru ini dites negatif, atau memiliki kekebalan alami. NHS sedang mengerjakan cara digital dan non-digital bagi individu untuk menunjukkan status Covid mereka, tetapi tidak ada rincian apakah ini mungkin termasuk menggunakan aplikasi. 

Lebih dari 40 anggota parlemen Konservatif telah menandatangani surat lintas partai yang menentang penggunaan paspor vaksin untuk akses ke pekerjaan atau layanan, dengan kritik menyebut langkah seperti itu "diskriminatif".

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: