FPCI dan Ratusan Organisasi di ASEAN Desak Myanmar Hentikan Kudeta dan Kekerasan Sipil

Liputan6.com, Jakarta- Pemenang Nobel Jose Ramos-Horta (Presiden Timor Leste 2007-2012) dan Dr Dino Patti Djalal (Ketua Foreign Policy Community of Indonesia) mengadakan Southeast Asian People-to-People Region Asia Tenggara tentang Krisis Politik di Myanmar pada Kamis, (8/4/2021).

Menurut Jose Ramos-Horta, perlu ada perlawan untuk menghentikan kudeta militer di Myanmar. Karena, "Sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) dan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) akan menjadi klise belaka, tanpa substansi dan tujuan, jika para pemimpin tidak melawan perampas kekuasaan dan tidak membela harapan rakyat Myanmar yang berjuang dengan damai dan sekarat."

Dino Patti Djalal menambahkan. "ASEAN selalu menyuarakan pentingnya suatu "people-centered ASEAN.” Saat krisis di Myanmar melanda, masyarakat Asia Tenggara tidak ingin menjadi pengamat yang pasif. Mereka ingin mengambil sikap tegas melawan ketidakadilan, serta memberi dorongan moral dan politik yang kuat untuk menolak kudeta militer, dan mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi."

Dalam pertemuan itu, FPCI bersama ratusan perwakilan masyarakat sipil seperti LSM, organisasi masyarakat, serta organisasi pemuda dari negara-negara Asia Tenggara pun menyampaikan pernyataan bersama mereka dalam menanggapi krisis politik di Myanmar. 

Sejak kudeta militer pada Februari 2021 terhadap Pemimpin Sipil Aung San Suu Kyi dan pejabat-pejabatnya, warga Myanmar melakukan serangkaian protes yang menuntut kembalinya demokrasi.

Demonstrasi itu kemudian berujung bentrok antara warga sipil dan militer Myanmar - menuai kecaman dan desakan dari berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara ASEAN agar dihentikannya kekerasan.

"Kami telah berkumpul secara virtual dalam People-to-People Region Hall, menyadari rasa kemanusiaan bersama kami  dengan rakyat Myanmar dan cinta kami yang sama akan kebebasan dan kepatuhan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat manusia, terlepas dari ras, bahasa, gender, atau latar belakang etnis, persuasi agama atau politik," kata pernyataan bersama itu pada Kamis (8/4/2021). 

Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa "masyarakat Asia Tenggara mengungkapkan dukungan penuh dan solidaritas dengan orang-orang di Myanmar".

Seperti yang telah banyak disampaikan oleh pejabat dan perwakilan negara-negara di dunia, pernyataan tersebut menyatakan bahwa  organisasi masyarakat dari negara-negara Asia Tenggara mengutuk keras kudeta yang terjadi di Myanmar. 

"Kami mengutuk keras kudeta yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021, di mana militer negara (Tatmadaw) merebut kekuasaan dan menangkap serta menahan pejabat tinggi negara yang terpilih, termasuk Pemimpin Negara Daw Aung San Suu Kyi, kepala pemerintah Myanmar yang diakui secara universal, dipilih sebagaimana mestinya dan sah; dan Presiden yang terpilih, Win Myint," ujar pernyataan itu.

Saksikan Video Berikut Ini: