Sempat Ditunda, Pemilu Legislatif Hong Kong Bakal Digelar Desember 2021

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam (AFP/Anthony Wallace)

Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, pemilihan legislatif wilayah semi-otonom akan berlangsung pada Desember 2021. Pemilu itu digelar setelah lebih dari setahun ditunda pihak berwenang dengan alasan risiko kesehatan masyarakat dari pandemi virus corona COVID-19.

Lam juga mengatakan, undang-undang akan diubah agar para pemilih tidak memutuskan untuk tidak memilih atau memberikan suara kosong atau tidak sah akan menjadi ilegal, meskipun pemilih sendiri bebas untuk memboikot pemungutan suara atau memberikan suara sesuai keinginan mereka, seperti dilansir laman Channel News Asia, Rabu (14/4/2021).

China Dituduh Ingin Menggoyah Demokrasi Hong Kong dengan Merombak Sistem Pemilu

"Ketika seseorang dengan sengaja menghalangi atau mencegah siapa pun untuk memberikan suara pada pemilu, kami akan menganggapnya sebagai perilaku korup," kata Lam.

Lam mengatakan, pemilu akan berlangsung pada 19 Desember. Pemilu sedianya akan digelar September lalu.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Parlemen China mengubah sistem pemilu yang sebelumnya telah ada di Hong Kong. Perubahan sistem ini dinilai sebagai kemunduran dan pengerogotan demokrasi Hong Kong.

2 dari 2 halaman

Perubahan Sistem Pemilu Hong Kong

Lam berbicara sehari sebelum pembacaan pertama draf amandemen berbagai undang-undang di legislatif kota, untuk mengakomodasi perubahan yang direncanakan Beijing pada sistem pemilihan kota.

Beijing pada bulan Maret mengumumkan perubahan pada sistem pemilihan Hong Kong, memperluas jumlah kursi di badan legislatif sambil mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung dari 35 menjadi 20.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya dua fase untuk mengendalikan protes politik dan oposisi di Hong Kong, yang merupakan bagian dari China tetapi memiliki sistem politik yang lebih liberal sebagai bekas jajahan Inggris.

China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong tahun lalu dan menindaklanjuti tahun ini dengan mengubah proses pemilihan.

Tindakan keras itu terjadi setelah protes berbulan-bulan pada tahun 2019 yang membawa ratusan ribu orang ke jalan dan berubah menjadi kekerasan ketika pemerintah menolak tuntutan gerakan tersebut.

Dalam badan legislatif yang beranggotakan 70 orang, pemilih memilih separuh anggota dan separuh lainnya dipilih oleh daerah pemilihan yang mewakili berbagai profesi dan kelompok kepentingan. Banyak daerah pemilihan condong ke pro-Beijing, memastikan bahwa sayap mayoritas di badan legislatif.

Badan baru akan memiliki 20 anggota terpilih, 30 dipilih oleh daerah pemilihan dan 40 oleh Komite Pemilihan yang juga memilih pemimpin kota.

Komite, yang akan bertambah dari 1.200 menjadi 1.500 anggota, didominasi oleh pendukung pemerintah pusat di Beijing.

Sebuah badan baru yang terpisah juga akan dibentuk untuk meninjau kualifikasi calon pejabat di Hong Kong untuk memastikan bahwa kota tersebut diatur oleh "patriot", dalam bahasa pemerintah pusat.

Pemilihan untuk Komite Pemilihan, yang akan memilih pemimpin kota dan 40 anggota parlemen, akan diadakan pada 19 September. Pemilihan untuk kepala eksekutif akan berlangsung pada 27 Maret 2022, kata Lam.