Tuai Kontroversi, Presiden Somalia Perpanjang Masa Jabatannya Sendiri hingga 2 Tahun

Sekretaris Negara Amerika Serikat, Antony J. Blinken, mengumumkan ancaman tersebut pada Selasa (14/4) dalam sebuah pernyataan yang memperingatkan Mohamed, yang masa jabatannya secara teknis berakhir pada bulan Februari.

AS mengatakan bahwa setiap upaya untuk memperpanjangnya secara sepihak akan ditentang keras oleh Amerika Serikat.

"Amerika Serikat sangat kecewa dengan keputusan pemerintah federal Somalia untuk menyetujui RUU legislatif yang memperpanjang mandat presiden dan Parlemen selama dua tahun," kata Blinken.

Menggarisbawahi pesan keras, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan komunitas internasional "dalam keadaan apa pun" tidak akan menerima perpanjangan sepihak.

Proses pemilihan telah menemui jalan buntu sejak musim gugur lalu ketika para pemimpin Puntland dan Jubaland, dua dari lima negara bagian semi-otonom Somalia, pertama kali menuduh Mohamed menggunakan badan intelijen nasional untuk mencurangi sistem pemungutan suara. 

Pada bulan Maret, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan donor asing menekan kedua belah pihak agar melakukan pembicaraan di ibukota, Mogadishu, yang terbukti tidak meyakinkan. Dengan perpanjangan kekuasaan Mohamed, negosiasi tersebut sekarang telah runtuh.

Kritikus mengatakan Mohamed tampaknya mengambil isyarat dari presiden otokratis Eritrea, Isaias Afwerki, yang telah menjadi sekutu dekat dalam beberapa bulan terakhir. 

Kedua pemimpin secara teratur berbicara di telepon, menurut beberapa pejabat Barat dan mantan pejabat senior pemerintah Somalia, dan militer Afwerki baru-baru ini melatih kontingen sekitar 3.000 tentara Somalia yang diperkirakan akan pulang baru-baru ini.