Sukses

Pakistan Blokir Media Sosial Akibat Demonstrasi Anti-Prancis

Pakistan blokir media sosial di tengah gelombang demonstrasi.

Liputan6.com, Islamabad - Pemerintah Pakistan memblokir sejumlah media sosial besar di negaranya. Ini masih terkait dengan demonstrasi besar-besaran terhadap Prancis.

Dilaporkan Arab News, Sabtu (17/4/2021), pemblokiran media sosial ini bersifat sementara. Hal ini juga dinilai sebagai bentuk penindakan terhadap partai religi yang memantik demonstrasi.

Partai Tehreek-e-Labbaik tengah berdemo agar Duta Besar Prancis di Pakistan diusir akibat kasus kartun Nabi Muhammad SAW. Tetapi, pemerintah Pakistan tidak menyetujui langkah tersebut.

Pendemo memblokir jalan sehingga menyulitkan ambulans untuk menolong pasien. Petinggi partai tersebut juga sudah ditangkap aparat.

Prancis juga telah meminta rakyatnya untuk meninggalkan Pakistan untuk sementara karena situasi yang berbahaya.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

2 dari 2 halaman

Warga Prancis Diajak Tinggalkan Pakistan

Kedutaan Besar Prancis di Pakistan mengimbau rakyatnya untuk meninggalkan Pakistan secepatnya karena risiko bahaya. Ini terkait demonstrasi mengecam Presiden Emmanuel Macron yang mendukung kartun Nabi Muhammad SAW.

"Atas dasar bahaya serius terhadap kepentingan Prancis di Pakistan, direkomendasikan kepada warga Prancis untuk sementara meninggalkan negara ini," ujar pihak Kedubes Prancis seperti dilaporkan yahoo actualites, Kamis (15/4).

Sudah berhari-hari para pendukung partai Islam Tehreek-e-Labbaik berdemo. Mereka menuntut agar duta besar Prancis di Pakistan diusir. Selain itu, mereka juga protes karena pemimpin partainya ditangkap.

Menurut laporan France24, unjuk rasa tersebut membawa kesulitan bagi petugas medis yang ingin menolong pasien COVID-19. Akibat demo yang memenuhi jalanan, pasokan oksigen menjadi terganggu.

Pemimpin partai yang ditangkap bernama Saad Rizvi. Ia ditahan setelah mengajak adanya demo di ibu kota untuk mengusir dubes Prancis.

Pihak partai mengklaim pemerintah setuju akan hal itu, tetapi dibantah pemerintah.