FPCI Gelar Indonesia Net-Zero Summit 2021, Bahas Tuntas Soal Pemanasan Global

Dr. Dino Patti Djalal, Pendiri dan Chairman dari Foreign Policy Community of Indonesia dalam acara diskusi Indonesia Net-Zero Summit 2021.

Liputan6.com, Jakarta - FPCI menggelar acara diskusi online bertajuk "Indonesia Net-Zero Summit 2021" dengan tema "Selamatkan Indonesia Emas 2045 dari Ancaman Darurat Iklim".

Acara ini diselenggarakan dalam menyambut Earth Day yang jatuh pada tanggal 22 April mendatang, sekaligus bertujuan untuk membangunkan kesadaran publik di Tanah Air mengenai bahaya perubahan iklim.

Hal ini lantaran menurut pakar, jika tidak ada perubahan, suhu bumi akan naik 3 sampai 4 derajat celsius, yang akan menjadi suhu tertinggi sepanjang sejarah umat manusia, dan akan mengakibatkan kerugian dan pengrusakan yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan bangsa termasuk pembangunan, produktivitas, stok pangan, pemukiman, kualitas hidup, ekosistem, persediaan air bersih, kesehatan, konflik, dan masih banyak lagi.

China dan Amerika Serikat Berkomitmen untuk Atasi Perubahan Iklim

Pesan utama dari Indonesia Net Zero Summit 2021 adalah bahwa segala visi indah Indonesia Emas 2045, tepat ketika Indonesia merdeka selama 100 tahun, akan terancam apabila perubahan iklim tidak dikendalikan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa memaparkan fakta-fakta menyedihkan terkait dengan perubahan iklim yang terjadi.

"Bappenas mencatat bahwa 99% bencana yang terjadi selama tahun 2020 diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi misalnya siklon seroja dan siklon surigae yang meunjukkan dampak signifikannya," papar Menteri Suharso.

Saksikan Video Berikut Ini:

Badan UNICEF PBB mengeluarkan laporan terkait ancaman kepada 19 juta anak-anak Bangladesh hari Jumat (5/4). Ancaman tersebut diakibatkan oleh perubahan iklim global yang melanda kawasan Bangladesh.

2 dari 2 halaman

Risiko Krisis Iklim

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Menteri Suharso mengatakan bahwa risiko krisis iklim tidak hanya berpengaruh kepada kerusakan lingkungan semata, namun juga berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian bahaya perubahan iklim akibat peningkatan tinggi gelombang, diperkirakan bahwa 5,8 juta km persegi wilayah perairan Indonesia berbahaya bagi kapal nelayan. Selain itu, 1.800 km garis pantai juga masuk dalam kategori sangat rentan. Lebih parahnya lagi, produksi beras akan menuruh di beberapa wilayah.

Menteri Suharso menambahkan pula bahwa berdasarkan tingkat potensi bahaya perubahan iklim, kerentanan dan resiko bencana ditetapkan oleh lokasi proritas dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia.

"Kami berharap Indonesia bisa menurunkan risiko bencana dan kerugian akibat perubahan iklim," ujar Menteri Suharso.