AS Terapkan Sanksi Baru kepada 2 Perusahaan Milik Pemerintah Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat pada Rabu 21 April memberlakukan sanksi baru terkait Myanmar, menargetkan dua perusahaan milik negara dalam serangkaian tindakan hukuman menyusul kudeta militer negara itu dan pembunuhan pengunjuk rasa sejak pengambilalihan.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya memasukkan Myanma Timber Enterprise dan Myanmar Pearl Enterprise, menambahkan bahwa industri mutiara dan kayu adalah sumber ekonomi bagi militer Myanmar.

"Tindakan hari ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk menargetkan saluran pendanaan khusus ini dan mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan kekerasan yang sedang berlangsung," kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, dalam pernyataan itu, menurut laporan Channel News Asia, Kamis (22/4/2021).

Negara Asia Tenggara itu telah berada dalam krisis sejak kudeta Februari ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, dengan protes hampir setiap hari dan tindakan keras oleh junta yang menewaskan ratusan orang.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis, mengatakan 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan. 20 orang lainnya telah dijatuhi hukuman mati dan bersembunyi.

Washington menanggapi dengan menargetkan pendapatan militer melalui beberapa putaran sanksi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: