Temui PM Baru Vietnam, Jokowi Bahas Isu Kerja Sama Bilateral hingga Kudeta Myanmar

Dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi fokus pada empat isu utama.

Pertama, Jokowi membahas mengenai pentingnya penguatan kerja sama kesehatan kesehatan adalah hal utama dan kapan pandemi ini akan berakhir belum diketahui.

"Oleh karenanya kerjasama di bidang kesehatan menjadi sangat penting. Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara," ujar Menlu Retno.

Yang kedua, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi.

Jokowi mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan, baik di bidang perdagangan maupun investasi.

Yang ketiga, Presiden menekan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan dan presiden menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi," tambah Menlu Retno.

Presiden menekankan bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing dan mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan serta menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE negara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982.

Selanjutnya, kedua pemimpin membahas situasi pangan di Myanmar.

"Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar dan tentunya menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan di Myanmar dan terus jatuhnya korban jiwa," ujar Menlu Retno.

Vietnam menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia atas penyelenggaraan ASEAN Leaders meeting (ALM).

Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar.

Jokowi menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar, yang dari sejak awal sudah sangat jelas yaitu keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas.

"Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah dan dialog inklusif harus segera lakukan agar demokrasi, keamanan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar," tegas Menlu Retno.

Kedua pemimpin berharap ALM dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang terbaik bagi rakyat Myanmar.

"Bapak presiden menekankan bahwa ALM ini semata dilakukan atau diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar," tambah Menlu Retno.