Pengamat: Myanmar Bisa Didesak Keluar dari ASEAN Menyusul Kekerasan Terkait Kudeta

Namun, kelompok-kelompok hak seperti Fortify Rights yang berbasis di Myanmar membanting keputusan ASEAN untuk mengundang orang yang bertanggung jawab atas kudeta itu, sambil mengabaikan NUG, mengatakan blok itu "meminjamkan legitimasi kepada rezim militer ilegal dan brutal".

Direktur regional Fortify Rights Ismail Wolff menyarankan bahwa jika Min Aung Hlaing tidak menunjukkan tanda-tanda menenangkan konflik dan memulihkan perdamaian di negara itu, ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengusir Myanmar dari blok tersebut.

"KTT ini adalah kesempatan terakhir ASEAN untuk membuktikan bahwa itu dapat mengakhiri krisis di lingkungannya sendiri," kata Tun Khin, presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris (BROUK).

"Meskipun upaya diplomatik negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura terpuji, itu adalah noda di wilayah itu secara keseluruhan bahwa orang lain terus membela Tatmadaw (militer)."

"Summit ASEAN tidak bisa menjadi putaran lain ekspresi keprihatinan."

Rencana pemimpin ASEAN saat ini, Brunei, bersama dengan sekretaris jenderal blok untuk mengunjungi Myanmar telah menarik dukungan dari Malaysia dan Filipina.

Ada juga rencana untuk misi kemanusiaan yang dipimpin ASEAN yang akan membantu mengirimkan makanan dan barang-barang penting lainnya kepada mereka yang terkena dampak konflik kekerasan. Ini juga akan bekerja bersamaan dengan bantuan COVID-19.

Para ahli dan diplomat percaya ini bisa menjadi 'langkah pertama' nyata dalam menumbuhkan dialog antara junta dan pemrotes.