Uni Eropa Belum Sepakat Soal Hak Paten Vaksin COVID-19

Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut siap berdiskusi dengan Presiden Biden mengenai masalah hak paten vaksin COVID-19.

Akan tetapi, Jerman menolak pelonggaran hak paten vaksin COVID-19. Argumen Jerman adalah proposal ini tidak menyentuh akar masalah, yakni kapasitas produksi vaksin.

"Faktor-faktor penghambat produksi vaksin adalah kapasitas produksi dan standar berkualitas tinggi, dan bukan patennya," demikian pernyataan pemerintah Jerman seperti dikutip BBC.

Wacana Presiden Joe Biden untuk melonggarkan hak paten vaksin diungkap oleh Duta Besar Perdagangan AS, Katherine Tai. Ia menyebut akan melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak di WTO.

"Negosiasi-negosiasi ini akan dilaksanakan berdasarkan konsensus di institusi dan kompleksitas dari isu-isu yang terlibat. Tujuan pemerintahan (Biden) adalah mendapatkan vaksin yang aman dan efektif bagi banyak orang secepat mungkin," jelas Tai.

Pihak industri berkata bahwa pengesampingan HAKI pada vaksin bisa membawa dampak negatif pada pengembangan vaksin.

Dr. Michelle McMurry-Heath, chief executive dari grup dagang Biotechnology Innovation Organization, menyebut keputusan waiver dapat melemahkan insentif untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan pada pandemi di masa depan.

Selain itu, ia berkata membuat vaksin tak hanya cukup dengan memberikan resep.

"Memberikan negara-negara yang membutuhkan buku resep tanpa bahan-bahan, keamanan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak akan menolong orang-orang yang butuh vaksin," ucapnya seperti dilaporkan AP News, Kamis (6/5).

Stephen Ubl, presiden dan CEO Pharmaceutical Research and Manufacturers of Amerika, menyebut keputusan pemerintah AS akan menyebar kebingungan antara mitra publik dan swasta.

"(Hal itu) akan menambah lemah rantai suplai yang sudah terkekang dan menambah pemalsuan vaksin," ujarnya.