Indonesia Kecam Pengusiran Warga Palestina, Kekerasan pada Jemaah Masjid Al Aqsa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengecam aksi pengusiran paksa enam warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerussalem Timur

Indonesia juga mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah Masjid Al Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka dan melukai perasaan umat Muslim.

Pernyataan itu datang menyusul ketegangan yang melonjak dalam beberapa hari terakhir di Yerusalem Timur yang dklaim oleh Israel dan Palestina.

Pada awal bulan suci Ramadhan, Israel memblokir tempat berkumpul populer di mana warga Palestina secara tradisional bersosialisasi pada akhir puasa sehari-hari mereka.

Bentrokan telah dilanjutkan setelah Israel mengancam akan mengusir puluhan warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem timur.

Warga Palestina menggelar aksi protes atas pengusiran itu pada Jumat malam, 7 Mei 2021. Massa terdiri dari jemaah salat di Masjid Al Aqsa yang bertahan seusai ibadah di kompleks suci lintas agama tersebut.

"Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi DK PBB, hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan," lanjut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI, Minggu (8/5/2021).

"Indonesia mendesak masyarakat internasional lakukan langkah nyata untuk menghentikan langkah Pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil."

Setidaknya 136 orang telah terluka selama bentrokan antara jemaah Palestina dan polisi Israel di kompleks masjid Al-Aqsa, lapor layanan darurat Bulan Sabit Merah Palestina. Sekitar 83 di antaranya harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, PBB memperingatkan kemungkinan atas kejahatan perang. Badan tersebut mendesak Israel pada hari Jumat untuk membatalkan penggusuran paksa di Yerusalem Timur, memperingatkan bahwa tindakannya dapat dianggap sebagai "kejahatan perang," ulas kantor berita AFP mengutip pernyataan seorang juru bicara.

"Kami ingin menekankan bahwa Yerusalem Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Palestina yang diduduki, di mana hukum humaniter internasional berlaku," kata juru bicara kantor hak asasi PBB Rupert Colville kepada wartawan di Jenewa.

Israel juga menerima kritik atas keputusan untuk membangun 540 unit permukiman di Tepi Barat. Sejalan dengan PBB, Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Simak video pilihan berikut: