Masalah Sinovac, Kemlu Minta Bio Farma Tak Campuri Diplomasi

Bahan Baku (Bulk) Vaksin COVID-19 Sinovac Tiba di Tanah Air — Indonesia kedatangan 6 juta bahan baku (bulk) vaksin Sinovac, yang merupakan tahap ke-8 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 18 April 2021. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Liputan6.com, Jakarta - Vaksin COVID-19 buatan Sinovac masih tidak bisa menjadi syarat haji dan umrah di Kerajaan Arab Saudi. Hal itu membuat Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk melancarkan lobi-lobi ke Saudi.

"Kami harap ini (aturan jenis vaksin) bisa dikomunikasikan dengan Arab Saudi," ujar Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (25/5).

Satgas COVID-19: 27 Kasus Meninggal Usai Vaksinasi Tidak Terkait Vaksin Sinovac
China Sebut Ada Manipulasi Politik dalam Teori COVID-19 Berasal dari Laboratorium Wuhan
Pria Pertama di Dunia yang Disuntik Vaksin COVID-19 Meninggal, Usia 81 Tahun

Permintaan itu tidak mendapat sambutan hangat dari Kemlu. Pihak Kemlu berkata telah berkomunikasi dengan Arab Saudi, namun urusan izin vaksin seharusnya diurus oleh pihak Sinovac.

"Sejauh yang saya ketahui saat ini yang sedang berproses adalah pengurusan EUL oleh Sinovac ke WHO," ujar Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah kepada Liputan6.com, Jumat (28/5/2021).

Terkait permintaan Honesti agar Kemlu melakukan lobi-lobi, pihak Bio Farma diminta agar tetap pada kewenangannya masing-masing.

"Ini jawaban saya. Bio Farma sebaiknya tetap berfokus pada kewenangannya di bidang vaksin, sebagaimana diplomasi menjadi tupoksi Kemlu," jelas Faiza.

Hingga kini, Arab Saudi baru meloloskan empat jenis vaksin untuk syarat haji: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Semuanya sudah mendapat sertifikasi darurat WHO.

Sebelumnya, WHO memprediksi Sinovac dapat izin pada awal Mei, namun tidak tercapai. Liputan6.com telah menghubungi kantor pusat WHO terkait izin Sinovac, namun tim komunikasi WHO berkata belum ada informasi tambahan.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Pemerintah Arab Saudi menyaratkan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin yang telah bersertifikat Emergency Use of Listing (EUL) bagi jemaah umrah dan haji. Namun, vaksin COVID-19 Sinovac rupanya belum mengantongi izin EUL dari Organisasi Kesehatan Dunia (...

2 dari 2 halaman

Anggota DPR Minta Pemerintah Ikut Lobi

FOTO: 6 Jenis Vaksin COVID-19 yang Ditetapkan Pemerintah Indonesia — Vaksin COVID-19 Sinovac Biotech Ltd ditampilkan dalam konferensi pers di Beijing, China, 24 September 2020. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac telah sampai di Indonesia, sementara 1,8 juta dosis lagi akan menyusul kemudian. (WANG ZHAO/AFP)

Anggota DPR RI Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid meminta pemerintah dan Bio Farma untuk mengoptimalkan diplomasi dan usaha keras guna memastikan Vaksin Sinovac segera mendapatkan sertifikat dari WHO.

Sebab, kepastian itu berkaitan dengan nasib calon jemaah haji asal Indonesia, yang mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac. Sementara di sisi lain, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas.

“Beberapa negara sudah dikasih tahu alokasi kuotanya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum dapat alokasi kuota, yang disebabkan karena vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO,” kata Nusron Wahid dalam RDP dengan Honesti Basyir pada Selasa kemarin.

Menurut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, sungguh ironis kalau sampai umat Islam di luar Indonesia bisa berangkat haji, sementara muslim Indonesia tidak bisa berangkat karena pilihan vaksin Sinovac yang dibeli pemerintah tidak diakui atau belum mendapatkan sertifikasi dari WHO.

"Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak juga memudahkan umat untuk bisa naik haji,” terang tokoh NU ini.