Sosok Giri Suprapdiono: Kualitas Diakui Inggris dan PBB, Tumbang di TWK

Giri termasuk dari salah satu pegawai KPK yang gagal lolos TWK. Penyidik senior Novel Baswedan juga tak lolos. 

Novel berpandangan, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri memaksakan diri melantik pegawai menjadi ASN meski telah menerima surat penundaan pelantikan dari sekitar 600-an pegawai yang hari ini turut dilantik.

"Setahu saya yang memaksakan diri untuk dilakukan pelantikan pada hari ini tanggal 1 Juni 2021 adalah Pak Firli Bahuri. Tidak ada aturan atau norma yang memerlukan pelantikan secara terburu-buru seperti ini," kata Novel. 

Novel yakin, dengan ngototnya Firli Bahuri melantik para pegawai menjadi ASN, membuktikan adanya kepentingan lain dari Jenderal Polisi bintang dua itu. Menurut Novel, Firli sengaja ingin menyingkirkan dirinya dan 74 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Saya menduga upaya memaksakan pelantikan sekarang ini untuk membuat 75 pegawai KPK ini putus asa atau kecewa. Tapi saya yakin tidak terjadi demikian, karena komitmen kawan-kawan (75 orang) ini benar-benar untuk menjaga harapan agar tetap bisa berbuat dalam upaya memberantas korupsi, walaupun diadang dengan sedemikian rupa," kata Novel.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

"Saya ingin sampaikan kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kami. Pimpinan KPK sudah memperjuangkan kawan-kawan kami. Saya tidak ingin mengulang hari ini, apa yang harus kami kerjakan dan perwakilan juga mendengarkan. Hari ini kami selesaikan sebanyak 1.271 pegawai. Bagaimana yang 75 pegawai? Tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6). 

Diketahui bahwa hasil rapat koordinasi (rakor) pada hari Selasa 25 Mei, dari total 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, 24 orang di antaranya masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, 51 pegawai lainnya tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan dan tidak dapat bergabung kembali ke KPK.

"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kami perlu kerja sama pihak lain karena memang kami tidak bisa lakukan kerja sendiri," ucap Firli.

KPK secara informal telah membahas dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) soal pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.

"Untuk diklat, kami bekerja sama, nanti Pak Sekjen (KPK) yang akan menindaklanjuti," kata Firli seperti dikutip dari Antara.

Akan tetapi, lanjut dia, secara informal pihaknya sudah membahas dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

"Nanti 24 (pegawai) kami ajak bicara karena tentu untuk mengikuti pendidikan tentu kami ajak bicara, bersedia mengikuti atau tidak semuanya. Akan tetapi, yang jelas kami (pimpinan KPK), Bapak Sekjen, dan segenap kami yang di sini adalah merupakan satu kesatuan, yang kami lakukan untuk mencari solusi terbaik," tutur mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.